Anggota DPR Respons Desakan Pemakzulan Gibran dari Gen Z

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kekecewaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut semakin meluas di kalangan Generasi Z (Gen Z). Sejumlah anak muda bahkan menyuarakan tuntutan agar Gibran dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Menurut Anggota Komisi II DPR Eka Widodo, salah satu persoalan yang paling banyak disoroti adalah polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut dinilai telah menimbulkan persoalan serius terhadap persepsi publik mengenai kesetaraan kesempatan dalam demokrasi.

"Ketika saya reses di Dapil Jawa Tengah IX, saya dikerumuni anak-anak Gen Z. Mereka menyampaikan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kasus Gibran. Mereka merasa konstitusi telah dirusak dan hati anak-anak muda terluka. Ini murni suara anak-anak Gen Z yang disampaikan kepada saya ketika reses," ujar Edo sapaan akrabnya, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, sebagian anak muda menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden tidak terlepas dari posisinya sebagai putra Presiden Joko Widodo saat itu. Kondisi tersebut memunculkan anggapan bahwa akses terhadap jabatan politik strategis lebih mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan.

Edo mengatakan, persepsi tersebut berpotensi merusak kepercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi. Sebab, anak muda dari keluarga biasa merasa memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk tampil sebagai pemimpin nasional.

"Ini yang sangat menyedihkan. Anak-anak muda merasa seolah-olah untuk menjadi pemimpin harus menjadi anak presiden atau anak pejabat. Kalau bukan anak pejabat, mereka merasa tidak punya kesempatan. Padahal, demokrasi seharusnya memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara," tegasnya.

Selain persoalan konstitusi, Edo mengungkapkan kekecewaan Gen Z juga berkaitan dengan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Menurut dia, janji tersebut belum dirasakan sebagaimana yang diharapkan oleh kalangan anak muda.

Ia juga menyinggung persoalan pengangguran yang dinilai masih menjadi beban serius bagi generasi muda. Edo menyebut angka pengangguran Gen Z mencapai 67 persen berdasarkan data BPS 2026. Angka tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan munculnya kekecewaan terhadap pemerintah.

Kondisi itu membuat sebagian Gen Z merasa harapan mereka terhadap kepemimpinan nasional tidak sesuai dengan kenyataan. Bahkan, Edo menyebut ada anak muda yang merasa telah diberikan janji yang tidak terealisasi.

"Anak-anak muda merasa kecewa. Mereka berharap ada perubahan, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kenyataan yang mereka hadapi belum sesuai dengan harapan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Edo menyebut terdapat tiga persoalan hukum dan konstitusional yang menjadi sorotan dalam kritik terhadap Gibran.

Pertama, polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Kedua, persoalan terkait riwayat dan dokumen pendidikan Gibran yang turut menjadi perdebatan di ruang publik. Edo menyampaikan klaim mengenai pertimbangan MK yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran.

Ketiga, persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang menurut Edo telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden.

Atas berbagai persoalan tersebut, Edo menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, tidak boleh diabaikan. Ia menilai pemerintah dan lembaga negara perlu memberikan perhatian terhadap kegelisahan anak muda yang mulai mempertanyakan kualitas demokrasi dan kesetaraan kesempatan dalam politik.

Edo bahkan mendorong agar tuntutan pemakzulan Gibran yang disampaikan oleh sejumlah anak muda tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

"Suara Gen Z harus menjadi perhatian serius karena mereka merupakan bagian penting dari masa depan demokrasi Indonesia," pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)