Pengamat Desak Copot Bintang Mahaputera Listyo Sigit Jika Terbukti Terlibat Penyadapan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak agar tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna yang disematkan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot apabila yang bersangkutan terbukti terlibat dalam kasus penyadapan.

Menurut Fernando, pencopotan tanda kehormatan tersebut perlu menjadi konsekuensi apabila proses hukum telah membuktikan keterlibatan Listyo Sigit dalam perkara tersebut.

Ia menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memberikan penghargaan dan tanda kehormatan kepada pejabat negara maupun pihak-pihak yang berada di lingkaran pemerintahannya.

"Setelah jelas proses hukumnya, sudah seharusnya dilakukan pencopotan terhadap tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna yang diterima Listyo Sigit Prabowo dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (4/11/2026).

Fernando juga mengingatkan agar Presiden Prabowo lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan tanda kehormatan maupun kenaikan pangkat kehormatan. Menurutnya, setiap penerima penghargaan negara harus melalui proses penilaian dan penyaringan yang ketat.

Ia menilai, pemberian penghargaan negara tidak boleh didasarkan pada kedekatan personal, hubungan politik, ataupun penilaian subjektif seorang pemimpin terhadap individu tertentu.

"Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi Presiden Prabowo agar tidak sembarangan memberikan tanda kehormatan maupun kenaikan pangkat kehormatan. Harus ada proses screening yang ketat terhadap setiap calon penerima penghargaan negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Fernando menyarankan agar Presiden Prabowo membentuk tim khusus atau tim penilai independen untuk melakukan evaluasi terhadap calon penerima tanda kehormatan negara.

Tim tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap penghargaan diberikan berdasarkan rekam jejak, prestasi, integritas, serta kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Menurut Fernando, mekanisme penilaian yang objektif juga perlu diterapkan dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan, termasuk terhadap orang-orang yang berada di sekitar Presiden serta para pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih.

"Prabowo harus memiliki tim penilai yang benar-benar objektif untuk menentukan siapa saja yang layak menerima penghargaan dari negara. Jangan sampai penilaian hanya didasarkan pada faktor kedekatan atau karena Presiden merasa senang terhadap seseorang, kemudian penghargaan langsung diberikan," pungkasnya.

Fernando berharap, ke depan pemberian tanda kehormatan negara benar-benar mencerminkan penghargaan atas prestasi, integritas, dan pengabdian kepada bangsa, bukan sekadar bentuk apresiasi yang bersifat personal atau politis.

(LS/Nusantaraterkini.co)