AMPB Datang Bawa Aspirasi, Tak Bertemu Puan Maharani, Fernando Emas: Ini Mengecewakan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Kekecewaan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang tidak dapat beraudiensi langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat sorotan dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.

Fernando menilai, sebagai pimpinan lembaga yang membawa mandat rakyat, Puan Maharani semestinya dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Menurut Fernando, ketidakhadiran Puan dalam audiensi tersebut wajar apabila kemudian menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Terlebih, informasi mengenai rencana aksi AMPB disebut telah diketahui beberapa hari sebelumnya.

“Saya kira wajar kalau Ketua DPR RI Puan Maharani dianggap tidak menghormati dan menghargai rakyat yang pada saat itu ingin menyampaikan aspirasinya seperti AMPB dari Pati,” ujar Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Sabtu (29/8/2026).

Fernando mengatakan, masyarakat yang datang ke DPR pada dasarnya sedang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Karena itu, menurut dia, pimpinan DPR seharusnya tidak mengabaikan momentum tersebut.

Bahkan, Fernando menyebut ketidakhadiran Puan berpotensi melahirkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Bahkan bisa dianggap sebagai pengecut karena dianggap takut berhadapan dengan rakyat yang seharusnya lebih didengar dibanding partai politik dan juga penguasa,” katanya.

Meski demikian, penilaian tersebut merupakan pandangan Fernando terhadap situasi yang terjadi.

Fernando juga mempertanyakan mengapa kesempatan bertemu dengan AMPB tidak dapat diwujudkan, sementara rencana aksi masyarakat tersebut, menurut dia, telah diketahui beberapa hari sebelumnya.

“Puan sangat tidak menghargai rakyat karena terkait dengan rencana aksi sudah diketahui sejak beberapa hari sebelumnya,” ujar Fernando.

Ia menilai DPR perlu memastikan mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat berjalan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesan bahwa rakyat hanya didengar ketika momentum politik tertentu.

Menurut Fernando, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan kritik, tuntutan, maupun keluhan secara langsung.

“Rakyat seharusnya lebih didengar dibanding kepentingan partai politik maupun penguasa,” tegasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).