Survei IPO: 64 Persen Masyarakat Belum Puas dengan Program MBG

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih menemui tantangan dalam hal tingkat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil jajak pendapat dari Indonesia Political Opinion (IPO), mayoritas responden, yakni 64 persen mengaku belum puas dengan pelaksanaan program tersebut.

​Secara rinci, angka ketidakpuasan itu terbagi atas 52 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 12 persen lainnya merasa sangat tidak puas.

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang memberikan apresiasi positif berada di angka 36 persen, yang mencakup 27 persen responden puas dan 9 persen sangat puas.

​Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam paparan survei bertajuk “Refleksi Dua Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih” yang dilangsungkan secara daring pada Minggu (25/10/2026). 

​Menurut Dedi, tingkat sosialisasi dan pengenalan publik terhadap program MBG sebenarnya sudah tergolong masif. Tercatat ada 39 persen responden yang mengetahui program ini meskipun bukan dari kelompok penerima manfaat, serta 24 persen yang paham sekaligus menjadi penerima langsung.

Adapun warga yang sama sekali buta informasi mengenai MBG hanya tersisa 2 persen.

​Kendati demikian, tingginya tingkat familiaritas publik belum berbanding lurus dengan apresiasi yang diberikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa popularitas sebuah program tidak otomatis menjamin penilaian yang positif dari masyarakat.

​Selain menyoroti program makan bergizi, survei ini juga memotret persepsi publik terhadap situasi perekonomian nasional. Hasilnya, ada 41 persen responden yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang terdiri atas 37 persen tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas.

​Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa tingkat kepuasan terhadap perekonomian dan penilaian kinerja para menteri tidak selalu berjalan linier. Menurut pandangannya, faktor tingkat kepercayaan publik terhadap para pembantu presiden turut memegang peran penting dalam memengaruhi persepsi tersebut.

​“Kondisi ekonomi yang dianggap baik ternyata tidak linier dengan penilaian terhadap para menteri, ini bisa jadi adanya faktor kepercayaan publik pada menteri berkaitan,” ungkap Dedi dalam keterangannya dikutip dari RMOL. 

​Ia menambahkan, dinamika ini memberikan sinyal bahwa kinerja para menteri, khususnya yang membidangi sektor ekonomi, masih menyisakan pekerjaan rumah untuk memenuhi ekspektasi publik secara utuh.

​Sebagai catatan, riset nasional ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui teknik Multi Stage Random Sampling hingga lingkup rukun tetangga (RT).

Pengambilan data ini memiliki tingkat kepercayaan di angka 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Adapun kriteria responden adalah warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, serta tidak berstatus sebagai anggota aktif TNI maupun Polri.

(*/Nusantaraterkini.co)