Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, BEKASI - Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe (AHB) mendapat sorotan tajam dari kalangan relawan.
Mereka menilai, AHB kurang menunjukkan apresiasi atas kerja politik yang telah dilakukan oleh tim pemenangan pada pemilihan kepala daerah lalu.
Aktivis dari FKMI, Dahlan menyampaikan, sebagai pemimpin Wakil Walikota Bekasi seharusnya memiliki sikap yang menghargai kerja keras tim yang telah berjasa dalam proses politik yang mengantarkannya ke kursi pemerintahan.
“Sebagai pemimpin, sudah semestinya beliau menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada tim pemenangan yang telah berjuang keras demi keberhasilan pencalonannya,” ujarnya.
Baca Juga: Bukber Tim Pemenangan dan Relawan, Bobby Nasution: Terima Kasih, Ini Capaian Tertinggi Saya
Kritik ini mengemuka setelah Wakil Walikota Bekasi tidak mengundang relawan yang tergabung dalam AHB Center menghadiri acara syukuran kemenangan.
Ricky Panjaitan relawan FKMI lainnya menilai, sikap tersebut bentuk ketidakpedulian terhadap kontribusi para relawan. Dia pun menyayangkan ketidakhadiran komunikasi maupun apresiasi dari pihak Wakil Walikota.
Senada, Karya Indra yang juga aktivis FKMI menambahkan bahwa pemimpin yang baik seharusnya mampu menjaga hubungan dengan para pendukungnya, khususnya mereka yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pemenangan.
“Seorang pemimpin seharusnya tidak melupakan siapa yang telah berdiri di belakangnya selama proses politik berlangsung,” ujarnya.
FKMI sendiri merupakan forum yang dibentuk oleh sejumlah organ relawan yang sebelumnya tergabung dalam AHB Center. Pembentukan FKMI dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap sikap AHB yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap para relawan setelah proses pemilihan usai.
Baca Juga: Baliho Ridha-Rani Dirusak, Tim Pemenangan: Adanya Tindakan Premanisme
Kekecewaan semakin mendalam ketika pada Senin (6/5/2025) perwakilan FKMI datang ke Balai Kota untuk bertemu secara langsung dengan AHB. Namun, permintaan audiensi tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas.
FKMI menilai penolakan tersebut mencerminkan inkonsistensi antara slogan “zero complaint” yang selama ini digaungkan dengan praktik di lapangan.
“Jika masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi langsung saja tidak diberikan ruang, bagaimana mungkin komitmen zero complaint bisa diwujudkan?” ujar salah satu perwakilan FKMI.
FKMI berharap ada sikap terbuka dan apresiatif dari pemimpin daerah terhadap elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses demokrasi.
(Akb/Nusantaraterkini.co)
