Nusantaraterkini.co, MEDAN - DPRD Sumatera Utara (Sumut) menampung aspirasi dari ratusan buruh yang menggelar aksi demo tolak Tapera, Selasa (11/6/2024).
Anggota DPRD Sumut dari PAN, Rudi Al-Fahri Rangkuti yang menemui massa aksi buruh menyampaikan kalau pihaknya akan menyampaikan tuntutan atas penolakan Tapera kepada pemerintah pusat.
Baca Juga : Buruh Sumut Demo Kantor Gubernur Besok, Ancam Aksi Tiap Minggu Jika Upah Tak Naik 10 Persen
"Kita akan sampaikan (aspirasi) kepada pemerintah pusat melalui DPRD Sumut, agar menjadi perhatian apa yang menjadi perhatian para buruh ini," ujarnya.
Baca Juga : Anggota Komisi IX Irma Chaniago Ingatkan Demo Buruh Jangan Anarkis
Rudi tidak menampik kalau PP Tapera ini nantinya akan menyulitkan masyarakat kecil yang upahnya bakal tergerus iuran Tapera.
"Khususnya Tapera ini yang sudah menjadi peraturan pemerintah (PP) apakah ini bisa ditinjau ulang atau direvisi atau lain sebagainya agar tidak memberatkan kaum buruh di Sumatera Utara khususnya di Indonesia," katanya.
Baca Juga : Partai Gelora Beri Masukan ke Prabowo untuk Akhiri Polemik Tapera
Sikap DPRD Sumut, kata Rudi, juga belum bisa menerima PP Tapera ini. Oleh karenanya, DPRD Sumut akan menyampaikan aspirasi penolakan Tapera ini ke DPR RI.
Baca Juga : Aksi Ratusan Buruh Geruduk DRPD Sumut Tolak Tapera, Menambah Tergerusnya Upah Buruh
"Kita pada awalnya belum bisa menerima tentang Tapera itu, karena kita mengetahui betapa sulitnya masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini," katanya.
"Jadi ini memang harus kita sampaikan lagi kepada pemerintah. Khususnya Fraksi PAN di DPR RI coba lakukan dengar pendapat lagi dengan menteri terkait," pungkasnya.
Baca Juga : Eksekusi Pasar Sambas Medan Ditunda, Pedagang Ikhlas dan Siap Pindah 1 April
Sebelumnya, ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke DPRD Sumatera Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga : DPRD Ungkap Alasan Penyertaan Modal Bank Sumut Lewat Aset, Bukan Uang Tunai
Massa aksi menggelar konvoi menaiki sepeda motor dari Lapangan Merdeka Medan ke Kantor DPRD Sumut. Mereka turut membawa spanduk yang berisi penolakan keras atas iuran wajib Tapera.
(Cw5/nusantaraterkini.co)
