Soal Kabut Asap, Gubernur Sumsel Sebut Masih Bergantung pada Alam

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Di tengah kepungan kabut asap pekat yang melanda wilayahnya, Gubernur Sumsel Herman Deru memberikan pandangan realistis terkait penanganan polusi udara di ruang terbuka yang sangat bergantung pada kondisi alam.

Menurutnya, penanggulangan dampak asap secara masif di alam bebas tidak semudah membersihkan udara di dalam ruangan yang cukup mengandalkan alat ventilasi buatan.

“Penanggulangan asap itu, tidak tahu ya, kalau kapasitas kecil mungkin di rumah-rumahnya exhaust fan namanya,” ujar Deru, Jumat (9/10/2026).

Kendati demikian, untuk skala wilayah yang luas, pembersihan udara dari kabut asap pekat sepenuhnya berada di luar kendali manusia secara instan dan sangat bertumpu pada faktor cuaca, serta pergerakan udara alami.

“Tapi kalau untuk alam ini, kita tunggu dulu teknologi yang bisa memindahkan itu, kecuali angin, alam,” ucapnya.

Namun, di sisi lain, sebagai solusi jangka panjang pemerintah daerah menegaskan jika penanganan karhutla tidak boleh hanya berhenti pada pemadaman api, melainkan harus menyentuh akar permasalahan melalui pembenahan tata air gambut secara menyeluruh.

Langkah strategis ini dilakukan berkat dukungan penuh dan pemetaan kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tanpa membebani keuangan negara.

“Kita daerah merasakan dukungan dari pusat yang luar biasa ini. Contoh ini, jadi ide yang sangat kreatif ini dari Kementerian LH, saya langsung sambut. Ternyata ahli di LH itu sudah memetakan masalah konektivitas kanal. Nah ini mungkin selama ini belum terpikir tentang sirkulasi air,” katanya.

Ia menjelaskan jika pengelolaan air di lahan gambut ke depan akan diubah total agar tidak lagi langsung dibuang ke sungai, melainkan disirkulasikan untuk menjaga tingkat kelembapan tanah saat musim kemarau.

“Jangan air ini hanya dibuang di sungai, tapi bagaimana jika kita kemarau air masuk ke kanal. Nah inilah oleh-oleh yang sangat berharga dari sekian banyak ide oleh Pak Wamen. Dalam hal ini pemerintah daerah akan menetapkan lokasi tersebut atas arahan dari Kementerian LH,” jelasnya.

Proyek normalisasi kanal dan pemulihan ekosistem gambut ini dipastikan berjalan mandiri tanpa mengandalkan anggaran pendapatan belanja negara maupun daerah, melainkan melibatkan kekuatan penegakan hukum dan dorongan regulasi dari pusat terhadap korporasi.

“Dan yang kedua istimewanya apa? Ini non-APBN, non-APBD. Nah, ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan kita dari Kementerian LH, karena izin lingkungan, sanksi lingkungan itu ada di Kementerian LH untuk kapasitas tertentu,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Sumsel, tambahnya, berkomitmen untuk bergerak cepat menetapkan titik-titik wilayah pengerjaan dan rute normalisasi kanal dengan pendampingan langsung dari tenaga ahli Kementerian LH.

Hal itu guna memastikan pencegahan karhutla dan kabut asap dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan.

“Jadi saya akan menetapkan wilayah mana yang akan dinormalisasi kanal dan penetapan rutenya sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tapi ini jangka panjang dimanfaatkan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)