Didesak Mahasiswa, Herman Deru Sampaikan Permintaan Maaf soal Kabut Asap Karhutla

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumsel, Senin (5/10/2026).

Permintaan maaf itu disampaikan saat menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Sumsel.

Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) dan UIN Raden Fatah Palembang menggelar aksi sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi kabut asap yang dinilai semakin meluas. 

Mereka mendesak Pemprov Sumsel memperkuat penanganan karhutla serta memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.

Melalui Departemen Aksi dan Propaganda BEM UNSRI, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama kepada Pemprov Sumsel.

Pertama, mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pencegahan dan perlindungan masyarakat serta melakukan audit terhadap wilayah gambut yang rawan kebakaran.

Kedua, mereka mendorong transparansi anggaran bantuan Presiden (BanPres) dan seluruh anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla.

Ketiga, mahasiswa meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak asap menjadi prioritas, termasuk memastikan kebutuhan kesehatan warga terpenuhi.

Keempat, mereka mendesak pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla.

Kelima, mahasiswa mendorong adanya pemantauan dan penanggulangan jangka panjang untuk memastikan keberhasilan pemulihan, termasuk terhadap kondisi lahan gambut dan potensi terjadinya kebakaran berulang.

Kedatangan mahasiswa tersebut langsung diterima Herman Deru. Di hadapan massa, gubernur mengapresiasi aksi yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Sumsel.

“Atas nama pribadi dan segenap Pemerintahan Provinsi Sumsel, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” tuturnya.

Deru nengungkapkan jika pemerintah bersama berbagai unsur telah berupaya menangani karhutla, mulai dari pencegahan hingga pemadaman. Namun, ia mengakui kabut asap hingga kini masih belum sepenuhnya teratasi.

“Bahwa sampai saat ini asap belum reda, saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini,” ungkapnya.

Menurut Deru, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan banyak pihak. 

Pemprov Sumsel telah menetapkan status siaga karhutla selama kurang lebih enam bulan dengan melibatkan aparat penegak hukum, TNI-Polri, masyarakat peduli api, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD hingga relawan.

Ia menjelaskan jika pemerintah menjalankan penanganan melalui satgas darat dan satgas udara. Satgas darat melakukan pemantauan serta menindaklanjuti titik api berdasarkan hasil investigasi di lapangan.

Sementara untuk pemadaman dari udara, pemerintah mengerahkan helikopter untuk melakukan water bombing di wilayah yang terdapat hotspot.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumsel atas segala upaya dan bantuan, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni dan seluruh pihak yang sampai saat ini terus berupaya menangani karhutla,” katanya.

Deru menyebut satu helikopter dapat melakukan sekitar 30 hingga 40 kali water bombing dalam sehari. Saat ini terdapat lima unit helikopter yang mendukung penanganan karhutla di Sumsel, dengan tiga unit aktif dan dua lainnya menjalani perawatan.

Selain pemadaman, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca untuk mendorong hujan di wilayah yang membutuhkan.

Deru menyebut kondisi geografis Sumsel menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla. Sumsel memiliki lahan gambut sekitar 1,4 juta hektare yang rentan terbakar ketika musim kemarau.

“Kalau kita ada kelebihan, oh gambut, di situ banyak iwak toman, banyak iwak gabus, banyak ikan, itu tempat nafkah orang. Tapi juga ada risikonya, bahwa kalau musim panas ya kering dan mudah terbakar,” terangnya.

Ia menambahkan, karhutla dapat dipengaruhi faktor manusia maupun alam. Untuk faktor manusia, penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Di sisi anggaran, ia menyebut bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla telah dibagi sesuai peruntukannya. 

Sebanyak Rp30 miliar dialokasikan untuk satgas penanganan karhutla Pemprov Sumsel, sedangkan Rp70 miliar diberikan untuk empat kabupaten.

Dana tersebut masing-masing dialokasikan Rp15 miliar untuk Ogan Ilir, Rp15 miliar untuk Banyuasin, Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin (Muba), dan Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI).

Ia menegaskan penggunaan anggaran harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Tidak boleh berimprovisasi dalam hal pembelanjaannya,” tegasnya.

Ia membeberkan jika pengadaan sejumlah peralatan penanganan karhutla masih berjalan melalui proses pelelangan. 

Menurutnya, penggunaan bantuan tersebut harus sesuai ketentuan agar dapat mendukung penanganan karhutla di lapangan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kabut asap. 

Mereka menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga melalui pencegahan dan pemulihan jangka panjang.

Di sela-sela pertemuan, Deru menandatangani petisi yang disampaikan mahasiswa UIN Raden Fatah. Petisi tersebut berisi tuntutan agar pemerintah segera mengatasi persoalan karhutla dalam waktu 5x24 jam.

“Tentu ini menjadi koreksi bagi kami agar persoalan ini tidak terus berdampak kepada masyarakat Sumsel, baik dari sisi kesehatan, materi maupun moril,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)