Satpol PP Kerja Sama dengan PPATK Berantas ASN Yang Terlibat  Judi Online di Pemprov Sumut, Masyarakat: Situsnya Juga

Nusantaraterkini.co. MEDAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya untuk ASN yang kecanduan judi online.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sumut, Julianus Bangun mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalin kerja sama secara intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya menertibkan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). 

Menurut Julianus, praktik judol dikalangan ASN menjadi perhatian serius Gubernur Sumut, karena dampaknya sangat merusak kinerja maupun lingkungan sekitar.

“Ini sudah menjadi perhatian Bapak Gubernur. Karena itu, kami berkoordinasi dengan PPATK dan Badan Pengelolaan Keuangan (Bapeg) untuk memberikan efek jera bagi ASN yang terlibat,” ungkapnya.

Julianus berharap, langkah kolaboratif yang dilakukan Satpol PP dapat mendukung terwujudnya program prioritas Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, khususnya program ke-17, yaitu Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.

Jangan Cuma Oknum

Sementara, Andi Firmansyah masyarakat kota Medan menilai hal tersebut sudah baik namun alangkah baiknya situs yang saat ini beredar dengan terang benderang yang mustinya ditertibkan karena asalnya itu dari situs yang mudah diakses.

“Bagus, tapikan ini masalahnya situsnya yang mudah diakses dan secara terang terangan, harusnya mereka berantas situsnya mereka blokir kerja sama dengan penegak hukum, baru oknumnya, lucu juga kalau oknum ditindak tapi situs bebas diakses,”ungkap Andi .

Dia berharap satpol PP  saat melakukan penertiban khususnya untuk penertiban para pedagang lebih manusiawi,  karena pedagang ini juga merupakan tonggak perekonomian untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumut, sehingga selayaknya mereka diperlakukan layaknya manusia.

“Satu lagi untuk Satpol PP harusnya lebih berprasaan lagi saat melakukan penertiban, jangan kasar sama pedagang, karena mereka ini juga bagian dari peningkatan kemiskinan layaknya diperlakukan manusi, minimal kalau pemerintah tidak mampu memberi pekerjaan, mereka tidak diperlakukan binatang oleh pemerintah,” pungkasnya.

(Cw3/nusantaraterkini.co)