Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono Purwo Wijoyo, kembali menelanjangi rapuhnya integritas di jantung penerimaan negara.
Kasus ini menegaskan bahwa sektor perpajakan masih menjadi “lahan basah” bagi praktik korupsi, meski reformasi birokrasi telah berulang kali digembar-gemborkan.
Anggota Komisi III DPR Abdullah, menyebut OTT tersebut sebagai bukti bahwa korupsi di tubuh otoritas pajak belum pernah benar-benar diberantas sampai ke akarnya.
Baca Juga : OTT KPK Bertubi-tubi, DPR Sentil Kepala Daerah: Jabatan Bukan Alat Dagang!
“Kami mengapresiasi KPK. Tapi ini juga tamparan keras bagi pemerintah. Berapa kali lagi pejabat pajak harus ditangkap sebelum kita mengakui ada masalah sistemik?” kata Abdullah, Jumat (6/2/2026).
Ia menegaskan, praktik korupsi di sektor pajak terus berulang meski banyak pejabat sebelumnya telah dipenjara. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa persoalan bukan sekadar oknum, melainkan lemahnya pengawasan dan keberanian membongkar jaringan.
“Pegawai pajak mendapat gaji dan fasilitas besar dari negara, tapi korupsi tetap terjadi. Ini berarti ada yang salah dalam tata kelola dan sistem pengawasan. Jangan-jangan yang ditangkap hanya pion, sementara aktor besar tetap aman,” tegasnya.
Baca Juga : Rekor Baru OTT 2025: KPK Ringkus 118 Tersangka, Amankan Aset Triliunan Rupiah
Abdullah juga mengaitkan kasus ini dengan OTT sebelumnya yang menjerat pegawai Bea dan Cukai di Jakarta dan Lampung.
Dalam kasus itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, menandakan bahwa dua sektor vital penerimaan negara—pajak dan bea cukai—masih menjadi ladang empuk praktik rente.
“Pajak dan bea cukai ini bukan sekadar rawan, tapi sudah menjadi episentrum korupsi. Negara bocor dari dua pintu ini. Kalau pemerintah serius ingin menutup kebocoran APBN, maka bersihkan dua sektor ini sampai ke tulangnya,” ujarnya.
Baca Juga : Emas 3 Kg dan Miliaran Rupiah, OTT Bea Cukai Seret Petinggi Blueray Cargo ke Markas KPK
Ia mendesak KPK tidak hanya berhenti pada operasi tangkap tangan, tetapi berani membongkar jaringan dan pola korupsi yang berulang.
“OTT penting, tapi tanpa pencegahan yang kuat dan pembenahan sistem, kita hanya akan menyaksikan siklus: tangkap, penjara, lalu muncul pelaku baru. Negara tidak boleh kalah oleh mafia di dalam tubuhnya sendiri,” pungkas Abdullah.
(LS/Nusantaraterkini.co)
