Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketergantungan Indonesia pada impor bawang putih sudah sampai pada titik yang memalukan.
Saat ini, 96 persen kebutuhan nasional masih dipenuhi dari impor, sementara petani dalam negeri hanya menyuplai 4 persen.
Padahal, setiap tahun Indonesia membutuhkan sekitar 700 ribu ton bawang putih dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga : Kementan Menanggapi Persoalan Maladministrasi Impor Bawang Putih, Terdapat 4 Poin Temuan
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyebut kondisi ini bukan karena Indonesia tidak mampu, melainkan karena negara tidak sungguh-sungguh membangun produksi dalam negeri.
“Puluhan tahun kita dibuat percaya bahwa bawang putih tidak bisa swasembada. Padahal itu lebih karena kebijakan yang terus memberi karpet merah pada impor,” kata Riyono, Jumat (6/2/2026).
Dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Karanganyar, Jawa Tengah, Komisi IV DPR sambung Riyono, justru mendapat penjelasan bahwa swasembada bawang putih bisa dicapai dalam tiga tahun.
Indonesia hanya butuh sekitar 120 ribu hektare lahan, 100 ribu ton benih, dan anggaran sekitar Rp7 triliun angka yang jauh lebih kecil dibanding uang yang setiap tahun mengalir keluar negeri karena impor.
Namun hingga kini, pemerintah dinilai lebih nyaman membuka keran impor daripada membangun petani sendiri.
Kalau ada kemauan politik dan keberpihakan anggaran, ini bisa dimulai sekarang. Tapi faktanya impor masih terus berjalan, dan petani kita tetap jadi penonton,” ujarnya.
Riyono juga menyinggung kuatnya kepentingan bisnis di balik kebijakan impor.
“Selama impor lebih diprioritaskan, kita sulit bicara kedaulatan pangan. Yang untung justru importir dan petani luar negeri, bukan petani Indonesia,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah benar-benar menjalankan visi Presiden tentang kedaulatan pangan berbasis produksi dalam negeri, bukan sekadar slogan.
“Kalau beras dan jagung bisa diarahkan ke swasembada, bawang putih seharusnya bisa. Tinggal mau atau tidak,” pungkas Riyono.
(LS/Nusantaraterkini.co)
