RUU Transportasi Online Tegaskan Tanggung Jawab Aplikator dan Perlindungan Pengemudi
RUU Transportasi Online Tegaskan Tanggung Jawab Aplikator dan Perlindungan Pengemudi
Nusantaraterkini.co, Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online) di Komisi V DPR menyoroti tiga persoalan utama: kepastian hukum, tarif yang adil, dan perlindungan sosial bagi pengemudi daring.
Anggota Komisi V DPR Wastam menegaskan negara harus hadir untuk menata ekosistem transportasi digital yang selama ini berjalan tanpa dasar hukum kuat.
Baca Juga : Fit and Proper Test Pemeriksa Keuangan BPK Rampung, DPR Segera Ambil Keputusan
“Ini bukan intervensi, tetapi penegasan tanggung jawab negara di ruang digital,” ujar Wastam, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga : Prabowo Diskusi Politik-Ekonomi Bareng Dasco Hingga Purbaya
RUU tersebut menetapkan aplikator sebagai penyelenggara sistem transportasi digital nasional yang wajib tunduk pada hukum Indonesia.
Potongan pendapatan pengemudi dibatasi maksimal 10 persen, algoritma tarif harus transparan, dan semua pengemudi wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Selain itu, biaya tambahan seperti biaya promosi dan operasional dilarang, sementara negara berwenang menetapkan tarif batas bawah dan atas. Data pengguna dan pengemudi juga wajib disimpan di server dalam negeri untuk menjamin keamanan data pribadi.
Baca Juga : Kementerian ESDM Didorong Hati-hati Sikapi BBM BOBIBOS sedang Viral di Medsos
Wastam menegaskan, regulasi ini bukan untuk membatasi inovasi digital, melainkan untuk memastikan teknologi berpihak pada keadilan sosial.
“RUU ini menempatkan teknologi sebagai alat kemajuan, bukan alat ketimpangan,” tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Komda Sumut-NAD PMKRI : Informasi Tuan Rumah Rakernas PMKRI di Cabang Medan Pembohongan Publik
Wapres Gibran Turun Langsung Lihat Korban MBG Tanah Karo
Pendapatan Pengemudi Ojol Turun Meski Potongan Aplikator Dipangkas, DPR Minta Aturan Teknis
Pengamat: RUU Transportasi Online Jadi Ujian Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat Kecil
Terkuak! Bangunan Mewah di Lapas Cibinong Ternyata Tak Berizin dan Bukan dari APBN
Medan Masuki Era Baru Mitigasi Bencana: Wali Kota Rico Waas Luncurkan SITANGKAS, Inovasi Digital Respons Cepat BPBD
Berita Terbaru
-
KOTA MEDANPemko Medan Kembangkan Layanan Publik Berbasis WhatsApp-AI
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
SEPAKBOLALiga 2: Sumsel United Raih Poin Penuh di Kandang Persiraja Banda Aceh 2-1
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
SUMUTPemprov Sumut dan DPR RI Komitmen Tingkatkan Pelayanan Haji 2027
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KESEHATANMuara Enim Jadi Lokasi Uji Coba Reformasi JKN Kemenkes
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NASIONALWamenaker: Pelindungan Peserta Pemagangan Luar Negeri Jadi Prioritas
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
PAPUA TERKINIMRP Minta Dukungan DPD Percepat Pembentukan Provinsi Papua Utara
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
-
EKONOMIEkspor Naik, Neraca Perdagangan Sumut Surplus US$731 Juta
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
SUMUTDinsos Sumut Salurkan Bantuan Pascabencana ke 13.702 Keluarga
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWS VIDEOKejagung Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan Motor MBG Rp1,2 Triliun
Fadli Tara·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan