Presiden Teken UU Desa, Kades Sampai Bamus Desa Dapat Tunjangan Purna Tugas

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan Undang-Undang tentang Desa telah resmi ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.

Karena itu, kepala desa (kades) bakal mendapatkan uang purna tugas atau pensiun dalam beleid terbaru ini.

“Selain dana purna tugas atau pensiun, kades juga akan menerima jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta tunjangan dan penerimaan yang sah lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, tidak hanya kades saja, perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan (Bamus) Desa juga akan menerima dana purna tugas yang diberikan diakhir masa jabatannya. Besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Selain itu, perangakat desa juga berhak mendapatkan peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Guspardi menambahkan, dalam UU Desa Pasal 5A juga ditegaskan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan lain yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kades ditambah dari semula enam tahun menjadi delapan tahun. Meski begitu, jumlah periode masa jabatan kades dikurangi dari tiga periode menjadi dua periode.

"Dengan demikian, total masa jabatan seorang kepala desa bisa mencapai 16 tahun," tuturnya.

Oleh karena itu beberapa poin penting perubahan dalam UU desa terbaru ini merupakan kabar gembira bagi para kepala desa di seluruh Indonesia sebagai bentuk keberpihakan guna penguatan kelembagaan terutama insentif keuangan yang luar biasa kepada pemerintah desa.

"Diharapkan agar pemerintah desa semakin inovatif dan produktif serta menjadi terobosan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa," pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)