Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, MEDAN - Massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota melanjutkan aksi ke DPRD Kota Medan. Kali ini, mereka membawa tuntutan yang berbeda.
Unjuk rasa itu berlangsung di Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pada Rabu (3/9/2025), sekitar pukul 15.30 WIB hingga pukul 17.15 WIB.
Ada lima tuntutan yang mereka bawa, diantaranya adalah tentang penyelesaian banjir hingga persoalan tunjangan guru honorer.
Ketua Umum HMI Cabang Medan, Cici Indah Rizki, mengatakan jika aksi yang mereka gelar berlangsung damai. Lima tuntutan yang mereka bawa juga telah dilakukan kajian terlebih dahulu.
Seperti persoalan lingkungan dan banjir, mereka menuding jika pemerintah belum maksimal untuk mengatasi masalah tahunan tersebut. Alasannya, karena ditemukan tumpukan sampah serta drainase pembuangan air yang dianggap tidak berfungsi.
“Kami sudah melakukan kajian dan melihat bagaimana penanganan sampah yang ada di rumah warga yang tidak dikelola dengan baik,” kata Cici saat diwawancarai di lokasi.
“Untuk drainase kami juga melihat adanya penanganan yang tidak serius,” imbuhnya.
Dalam amatan Nusantaraterkini.co, saat massa aksi berorasi sejumlah perwakilan DPRD Kota Medan tampak menghampiri mereka untuk melakukan dialog. Terlihat massa dan perwakilan DPRD itu duduk di pelataran gerbang DPRD Medan.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, mengatakan jika semua tuntutan massa akan ditampung. Mereka juga sempat membuat kesepakatan di atas kertas lalu ditandatangani oleh kedua pihak.
“Keluh kesah masyarakat medan, mereka sampaikan kepada kami dan kami sambut dengan baik dan kami sudah menandatangani kedepakatan dan akan ditindak lanjuti. kami apresiasi HMI karena datang dengan tertib,” kata Rajudi kepada wartawan di lokasi.
Terkait tuntutan kesejahteraan guru honorer di Kota Medan, Rajudi memastikan jika solusinya saat ini sedang berjalan. Dia juga mengatakan, mengenai tunjangan guru honorer merupakan prioritas mereka.
“Itu jadi prioritas utama kita. Hampir setiap hari guru honorer itu datang. Saya katakan, ‘kalian akan diselesaikan dalam waktu singkat’. Dan ternyata sudah 20 agustus mereka terima SK dan sejak tanggal 1 September mereka sudah menerima gaji,” ungkap Rajudi.
Setelah dialog yang berlangsung alot itu. Kedua pihak kemudian membubarkan diri. Saat ini kondisi di depan gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Medan terpantau kembali kondusif.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
