Petugas Penyelanggara dan Pemilih Sakit saat Pemilu di Sumut jadi 292, Dua Meninggal Dunia

Petugas Penyelanggara dan Pemilih Sakit saat Pemilu di Sumut jadi 292, Dua Meninggal Dunia

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Jumlah petugas penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan pemilih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang menderita sakit saat proses pelaksanaan pemungutan suara masih terus bertambah.

Teranyar, berdasarkan data yang dirangkum Dinas Kesehatan Provinsi Sumut jumlahnya telah mencapai 292 orang, Minggu (18/2/2024).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, dari jumlah itu dua di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 orang sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan 219 menjalani perawatan di Puskesmas.

"Di rumah sakit saat ini yang masih dirawat ada 59 orang. Sebanyak 17 orang sudah dinyatakan sembuh dan satu meninggal," sebutnya.

"Sedangkan di Puskesmas saat ini masih dirawat sebanyak 109 orang. Sebanyak 109 lainnya dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal," sambungnya.

Adapun para pasien tersebut, papar Alwi, terdiri dari 16 orang dari Bawaslu, 113 dari KPPS, 11 dari Linmas, 25 orang dari pemilih, 70 dari petugas, satu dari PPK, 35 dari PPS dan 21 dari saksi.

Dia menjelaskan, jumlah terbanyak berasal dari Kabupaten Toba dengan jumlah 145 orang, Kota Medan dan Tanjungbalai masing-masing 41 orang.

"Dari jumlah pasien ini terbanyak adalah perempuan berjumlah 147 orang dan laki-laki 145 orang," tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Sumut, dr Nelly M Kes menyampaikan, dua pasien yang meninggal dunia tersebut masing-masing satu dari Kota Medan dan satu dari Kabupaten Langkat. 

"Dua meninggal dunia, satu dari Medan dan satu lagi berasal dari Langkat," jelasnya.

Dia menjelaskan, beberapa penyakit yang diderita petugas itu, kebanyakan akibat kelelahan, hipertensi dan sakit perut. 

"Yang paling banyak hipertensi. Itu akibat kelelahan yang bekerja sampai tengah malam melakukan penghitungan suara. Hal ini juga disebabkan makan tidak teratur, sehingga lemah dan dilarikan ke rumah sakit," terangnya.

Nelly memastikan, bahwa para petugas yang mengalami sakit tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sudah dijamin oleh pemerintah sesuai surat edaran yang sebelumnya dari staf kepresidenan. 

"Memang ada surat edaran dari staf kepresidenan jika petugas pelaksana pemilu mengalami sakit. Di mana yang tidak memiliki jaminan kesehatan maka mereka akan dicover oleh Dinkes provinsi maupun kabupaten/kota. Ada juga kita temukan dari petugas ini tidak aktif kartu BPJS nya, namun tetap bisa berobat karena telah dijamin akan kesehatannya," tandasnya.

(zie/nusantaraterkini.co)