Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, TAPSEL - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) Tapanuli Selatan (Tapsel), Burhanuddin Hutasuhut melaporkan Kepala Desa (Kades) Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola, SelatanTapsel ke Kejari Tapsel tentang dugaan korupsi Penyaluran Dana Desa (DD) TA 2022-2023.
Ketika awak media ini menyapanya di halaman perkantoran Kejari Tapsel Sipirok, Kamis (14/8/2026) mengatakan, bahwa dugaan korupsi penyaluran DD Siamporik Lombang, yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut yakni anggaran pelatihan penyuluhan sosialisasi ke masyarakat di bidang, hukum dan perlindungan masyarakat, pembinaan group kesenian, penguatan ketahanan pangan (ketapang) peningkatan kapasitas perangkat desa, dan anggaran penyelenggaraan posyandu, penyediaan sarana, penyediaan desa siaga kesehatan tahun 2022 dan 2023.
Baca Juga : Geger, Terdakwa Korupsi Dana Desa Fahmi Akui Setor Uang ke Mantan Wali Kota Padangsidimpuan
Burhanuddin juga menuturkan, salah satu contoh belanja ketapang Tahun 2022 menghabiskan dana hampir Rp130 juta, hanya untuk belanja bibit dan pupuk yang dibagikan ke masyarakat, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Juga dengan hal yang sama, terjadi pada tahun 2023. Kemudian, anggaran pemeliharaan tanaman obat keluarga (TOGA) sebesar Rp12 juta dan pembuatan papan merk TOGA senilai Rp 3,3 juta.
Baca Juga : Kades di Karimun Tersandung Kasus Korupsi, Uang Diduga Mengalir ke Rekening Istri
Dimana dalam 3 tahun terakhir ini, DD untuk belanja ketapang jadi lahan yang paling empuk dikorupsi. Apalagi di Desa tersebut peluangnya cukup besar. Karena, Sekdesnya adalah keponakan dari Kades tersebut. Dan, sangat berwenang pada verifikasi pengajuan pencairan DD.
"Selain hal itu, menurut informasi bahwa istri Kades sebagai Bendahara Desa. Tentu mengingat hubungan keluarga, tidak ada lagi kontrol sehingga peluang melakukan korupsi dana desa perlu dipertanyakan," ujar Burhanuddin.
Adapun surat laporan tersebut telah diterima Esra Prilycia staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Tapsel.
(sgm/nusantaraterkini.co)
