Komisi III DPR Gelar RDP Kasus Jaksa Jovi, Kuasa Hukum: Semoga Keadilan Berpihak
Kami berharap saudara Jovi mendapatkan keadilan. Jangan ada lagi pembungkaman terhadap kritik di instansi manapun
Nusantaraterkini.co JAKARTA - Kasus yang tengah menjerat Jaksa Jovi Andrea Bachtiar masih terus bergulir. Teranyar, Komisi III DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama kuasa hukum, Jaksa Agung, Kepala Kejati Sumut, Kepala Kejari Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Kamis (21/11/2024).
Adapun RDP ini dilakukan, guna mendengarkan keterangan masing-masing pihak terkait kasus yang menjerat Jaksa Jovi yang belakangan telah menarik perhatian publik. Rapat dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman diikuti Bob Hasan, Hinca Panjaitan, Mangihut Sinaga, Rudianto Lallo dan lainnya.
Begitu juga, sejak awal bergulirnya kasus ini sudah menjadi perhatian dan fokus pendampingan oleh ARUN, khususnya di DPC Tapsel yakni Andy Stefanus Harahap dan ARUN DPC Subang yaitu Hengki P Napitupulu. Di mana kedua ketua DPC ARUN tersebut juga sebagai kuasa hukum Jovi Andrea Bachtiar.
Dalam keterangannya, Andy Stefanus Harahap menyampaikan, pihaknya mengapresiasi komisi III DPR yang telah memberi perhatian atas kasus ini. "Semoga keadilan berpihak terhadap Jovi," katanya.
Sementara, Ketua DPC ARUN Subang Hengki Napitupulu yang juga merupakan kuasa hukum Jovi menambahkan, jika pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan terus mengawal prosesnya.
"Kami berharap saudara Jovi mendapatkan keadilan. Jangan ada lagi pembungkaman terhadap kritik di instansi manapun," tandasnya.
Diketahui, dalam RDP tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya agar Kejati Sumut untuk menyampaikan laporan yang disampaikan ke Polres Tapsel secara profesional, transparan, akuntabel serta mendorong penyelesaian dengan mengedepankan keadilan restoratif.
Kemudian Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian sanksi kepada Jovi dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Komisi III meminta Jaksa Agung Muda bidang pengawasan untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan dengan transparan, adil dan profesional.
(Zie/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALSatu Unit Ekskavator Disita dari Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
Rozie Winata·6 menit yang lalu -
SUMUTPLN Nusantara Power UP Pandan Salurkan Bantuan Sembako ke Rumah Lansia Bahagia di HUT ke-31
Rozie Winata·51 menit yang lalu -
NASIONALOperasi Zebra Jaya 2026 Resmi Dimulai, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.939 Personel Gabungan
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAPemilihan Ketua PSSI Sumsel Ditunda Tanpa Alasan Jelas, Didi Yanto Khawatirkan Hilangnya Hak Suara di Kongres Pusat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Rekam Jejak Sufmi Ahmad Dasco, Banjir Dukungan Jabat Wapres RI
M Aribowo·1 jam yang lalu -
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·2 jam yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
