Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Komisi III DPR Gelar RDP Kasus Jaksa Jovi, Kuasa Hukum: Semoga Keadilan Berpihak

Kami berharap saudara Jovi mendapatkan keadilan. Jangan ada lagi pembungkaman terhadap kritik di instansi manapun

Bagikan:
Jaksa Jovi bersama tim kuasa hukum dan DPC ARUN usai menghadiri RDP di Komisi III DPR RI. (Foto: istimewa)
Jaksa Jovi bersama tim kuasa hukum dan DPC ARUN usai menghadiri RDP di Komisi III DPR RI. (Foto: istimewa)
A A

JAKARTA - Kasus yang tengah menjerat Andrea Bachtiar masih terus bergulir. Teranyar, Komisi III melakukan (RDP) bersama kuasa hukum, , Kepala , Kepala Kejari Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Advokasi Rakyat Untuk (ARUN), Kamis (21/11/2024).

Adapun RDP ini dilakukan, guna mendengarkan keterangan masing-masing pihak terkait kasus yang menjerat yang belakangan telah menarik perhatian publik. Rapat dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman diikuti Bob Hasan, Hinca Panjaitan, Mangihut Sinaga, Rudianto Lallo dan lainnya.

Begitu juga, sejak awal bergulirnya kasus ini sudah menjadi perhatian dan fokus pendampingan oleh ARUN, khususnya di DPC Tapsel yakni Andy Stefanus Harahap dan ARUN DPC Subang yaitu Hengki P Napitupulu. Di mana kedua ketua tersebut juga sebagai kuasa hukum Jovi Andrea Bachtiar.

Dalam keterangannya, Andy Stefanus Harahap menyampaikan, pihaknya mengapresiasi komisi III DPR yang telah memberi perhatian atas kasus ini. "Semoga keadilan berpihak terhadap Jovi," katanya.

Sementara, Ketua Subang Hengki Napitupulu yang juga merupakan kuasa hukum Jovi menambahkan, jika pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan terus mengawal prosesnya.

"Kami berharap saudara Jovi mendapatkan keadilan. Jangan ada lagi pembungkaman terhadap kritik di instansi manapun," tandasnya.

Diketahui, dalam RDP tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi. Di antaranya agar untuk menyampaikan laporan yang disampaikan ke Polres Tapsel secara profesional, transparan, akuntabel serta mendorong penyelesaian dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Kemudian Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian sanksi kepada Jovi dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Komisi III meminta Muda bidang pengawasan untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan dengan transparan, adil dan profesional.

(Zie/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait