Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan memberi peringatan keras dan menindak tegas kader Partai Gerindra yang melanggar hukum.
Fernando menilai, pernyataan tersebut berpotensi besar hanya menjadi gimmick politik dan lip service jika tidak disertai langkah nyata.
“Saya berharap ini bukan sekadar omon-omon. Kalau Presiden Prabowo benar-benar serius ingin membersihkan kadernya yang bermasalah hukum, maka harus ada tindakan konkret, bukan sekadar retorika di depan publik,” tegas Fernando kepada nusantaraterkini.co, Selasa (3/2/2026).
Baca Juga : Soal Catatan Akhir Tahun Anggota DPR di 2025, Pengamat: Legislatif Terkesan Acuh Kepada Rakyat
Fernando menilai keseriusan Prabowo seharusnya dimulai dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Prabowo perlu mendorong perubahan Undang-Undang KPK agar lembaga antirasuah tersebut kembali independen dan tidak berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif.
“Kalau Prabowo serius melawan korupsi, seharusnya UU KPK dikembalikan seperti semula. KPK harus independen, bukan bagian dari pemerintah. Tanpa itu, pernyataan soal penindakan kader bermasalah hukum hanya akan terdengar kosong,” katanya.
Fernando juga menyoroti secara khusus kasus Heri Gunawan, kader Gerindra yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia. Ia mempertanyakan sikap Prabowo yang hingga kini belum mencopot Heri Gunawan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
Baca Juga : Pengamat Yakin Kapolri akan Laksanakan Putusan MK soal Larangan Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil
“Ini ujian nyata bagi Prabowo. Heri Gunawan sudah lama berstatus tersangka, tapi masih tetap dipertahankan sebagai anggota DPR. Kalau ini dibiarkan, publik wajar menilai bahwa komitmen Prabowo hanya slogan,” ujar Fernando dengan nada keras.
Lebih lanjut, Fernando mengingatkan agar Prabowo tidak terjebak pada kebiasaan banyak bicara namun minim eksekusi. Menurutnya, janji yang diumbar ke publik justru berisiko menjadi bumerang bagi reputasi kepemimpinan Prabowo sendiri.
“Sebaiknya jangan terlalu banyak bicara ke publik kalau tidak siap menepati. Kerjakan saja secara nyata. Terlalu banyak janji hanya akan menambah daftar kegagalan,” sindirnya.
Baca Juga : Gen Z Paling Keras Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Berpotensi Turunkan Kualitas Pemimpin
Fernando menegaskan, jika Prabowo terus mempertahankan kader yang terseret kasus hukum dalam jabatan strategis, hal itu akan merusak citra kepemimpinannya dan secara signifikan menurunkan kepercayaan publik.
“Kalau ini terus terjadi, publik akan menganggap semua pernyataan Prabowo soal penegakan hukum hanya omon-omon, bukan langkah konkret. Dan itu berbahaya bagi legitimasi kekuasaannya,” pungkas Fernando.
Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada kader Gerindra agar tidak macam-macam dalam hukum. Ia mengaku akan menindak tegas mereka jika memang melawan hukum.
"Kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap, saudara-saudara. Jangan macam-macam, enggak ada itu. Kita semua bergerak," kata Prabowo.
(cw1/nusantaraterkini.co).
