Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Tahun 2025 semakin menambah banyaknya catatan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang semakin terlihat tidak berpihak kepada rakyat.
Selain itu, para anggota legislatif tingkat pusat tersebut hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dan semakin mengabaikan kepentingan rakyat.
Terbukti bagaimana para anggota DPR terkesan acuh terhadap suara rakyat yang menolak kenaikan tunjangan para anggota DPR RI. Bukan hanya itu, semakin hari para anggota DPR semakin jauh dari rakyatnya.
Baca Juga : Wakil Ketua MK Beberkan Alasan DPR 'Lambat' Merampungkan Undang-Undang
"Sebagai wakil rakyat, para anggota DPR seharusnya dekat kepada rakyat. Namun kenyataannya sangat berbeda, para wakil rakyat semakin membentengi kantornya yang seharusnya menjadi rumah rakyat," kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti kinerja anggota DPR selama masa kerja tahun 2025, Sabtu (27/12/2025).
"Uang rakyat yang dipungut dari pajak dipakai untuk mempersulit akses rakyat untuk bisa bertemu para wakilnya di parlemen," sambung Fernando Emas.
Terkait kinerja, Fernando Emas mengatakan tentu masyarakat masih sangat kecewa terhadap para wakilnya tersebut. Apalagi, fungsi dan tugas dalam anggaran, pengawasan serta legislasi masih dijalankan hanya berdasarkan kepentingan mereka sendiri atau partainya.
Baca Juga : DPR Dituntut Evaluasi Bahlil, Diduga Ada Kepentingan Pengusaha
"Seperti misalnya, suara rakyat untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset para pelaku korupsi masih belum ada titik terang mengenai tindak lanjutnya," ujar Fernando Emas.
Oleh karena itu, Fernando berharap tahun 2026, para anggota legislatif akan memperbaiki kinerjanya agar lebih baik dan akan membuka akses bagi masyarakat.
"Akan percuma dibentuk Badan Aspirasi Masyarakat oleh DPR apabila akses untuk masuk ke gedung parlemen semakin dipersulit," tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
