Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kasus bunuh diri siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memicu sorotan keras dari DPR RI. Anggota Komisi X DPR Habib Syarief, Selasa (3/2/2026) menilai tragedi ini sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan anak, terutama di wilayah tertinggal.
Habib mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengusut tuntas latar belakang kasus tersebut. Termasuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian sistemik dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin.
Baca Juga : Kriminalisasi Guru Kian Mengkhawatirkan, DPR Desak Polisi Kedepankan Restorative Justice
“Ini bukan sekadar peristiwa tragis, ini alarm keras. Negara jelas belum hadir sepenuhnya. Ketika seorang anak bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis, itu menunjukkan ada yang salah secara fundamental dalam sistem pendidikan kita,” ujar Habib, di Jakarta.
Baca Juga : Fraksi Golkar MPR Perjuangkan Anggaran Pendidikan 20 Persen dan RUU Obligasi Daerah di 2026
Berdasarkan laporan, YBS diduga mengakhiri hidupnya setelah permintaannya kepada sang ibu untuk dibelikan perlengkapan sekolah tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Peristiwa ini menyulut kemarahan publik dan menjadi simbol ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil.
Habib menegaskan, dengan anggaran pendidikan APBN yang mencapai ratusan triliun rupiah, tidak seharusnya kebutuhan paling dasar seperti buku dan alat tulis menjadi beban mematikan bagi anak-anak Indonesia.
Baca Juga : 252 Siswa di Sumba Barat Daya Diduga Keracunan Usai Santap Menu MBG
“Anggaran pendidikan kita besar. Tapi faktanya, di lapangan masih ada anak SD yang putus asa hanya karena tidak punya alat tulis. Ini ironi dan tamparan keras bagi kebijakan pendidikan nasional,” tegasnya.
Baca Juga : Suami di Kupang Aniaya Istri Gara-gara BPKB Motor Rusak, Dihukum 1 Tahun 10 Bulan Penjara
Ia mempertanyakan efektivitas mekanisme deteksi dini yang seharusnya dilakukan oleh sekolah, guru, dan pemerintah daerah. Menurut Habib, kegagalan memahami kondisi ekonomi dan psikososial siswa mencerminkan lemahnya peran negara sebagai penyelenggara pendidikan.
“Sekolah, kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah seharusnya tahu siapa muridnya yang rentan. Kalau sampai tragedi ini terjadi, artinya ada pembiaran dan kelalaian struktural,” katanya.
Baca Juga : Pengamat: Jokowi Tak Sekadar Bangun Optimisme, PSI Disiapkan Jadi Kendaraan Politik 2029
Lebih jauh, Habib mendesak Kemendikdasmen melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan apakah bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran, serta apakah terdapat pendampingan psikososial bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Baca Juga : Komisi III Desak Polisi Tegas ke Bahar Smith: Negara Tak Boleh Kalah oleh Kekerasan Ormas
Ia juga mendorong pendataan ulang nasional terhadap kondisi ekonomi siswa, khususnya di NTT dan wilayah tertinggal lainnya, serta penguatan program bantuan perlengkapan sekolah gratis yang bersifat otomatis dan tidak birokratis.
“Jangan sampai negara baru hadir setelah nyawa anak melayang. Kita tidak boleh kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kegagalan sistem,” ujarnya.
Habib menutup dengan peringatan keras bahwa tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh.
“Kalau kasus ini tidak diusut tuntas dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan, maka negara ikut bertanggung jawab atas terulangnya tragedi serupa di masa depan,” pungkasnya.
(Cw1/Nusantaraterkini.co)
