Pemerintah Didesak Tetapkan KLB Nasional Dampak Asap Karhutla

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atau krisis kesehatan tingkat nasional menyusul meluasnya paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di sejumlah wilayah.

Arzeti menilai, dampak asap karhutla tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan perlindungan dan penanganan medis bagi warga terdampak.

“Kabut asap karhutla sudah menjadi ancaman kesehatan masyarakat, bukan lagi sekadar masalah lingkungan. Penanganannya tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, sementara warga yang menghirup asap setiap hari luput dari perhatian,” ujar Arzeti Bilbina, Jumat (16/10/2026).

Ia merujuk data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026 yang mencatat sebanyak 283.270 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus menyerang balita berusia 0–5 tahun.

Menurut Arzeti, lonjakan kasus tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, yang masing-masing mencatat lebih dari 74 ribu kasus. Kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Aturannya sudah ada dalam Permenkes Nomor 1 Tahun 2026. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan untuk menggunakannya agar koordinasi pusat dan daerah, distribusi tenaga kesehatan, serta anggaran bergerak lebih cepat,” katanya.

Mantan Model itu mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan yang telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan mendistribusikan 2,8 juta masker ke wilayah terdampak. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat melalui kebijakan nasional agar penanganan krisis kesehatan tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing daerah.

Arzeti menegaskan, penetapan status krisis kesehatan dapat menjadi landasan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, mobilisasi tenaga medis, serta dukungan anggaran dari APBN dan bantuan medis darurat.

“Tanpa payung status yang jelas, penanganan hanya bergantung pada kemampuan masing-masing daerah,” tegasnya.

Selain mendesak penetapan status krisis, Arzeti meminta Kementerian Kesehatan membuka data pembanding kasus ISPA pada periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, transparansi data diperlukan untuk mengukur lonjakan kasus secara objektif sekaligus memastikan apakah kriteria penetapan KLB telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kemenkes harus membuka data pembanding kasus ISPA periode yang sama tahun lalu. Data tersebut diperlukan untuk mengukur lonjakan kasus secara objektif dan menilai apakah kriteria KLB telah terpenuhi,” ucapnya.

Arzeti juga menyoroti memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Berdasarkan data stasiun pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Kesehatan yang dirujuknya, sebanyak 13 wilayah masuk kategori berbahaya dan 11 daerah berada pada kategori sangat tidak sehat.

Ia menegaskan, kondisi tersebut menuntut langkah konkret untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan.

“Keselamatan jiwa warga dan anak-anak harus diprioritaskan lewat tindakan medis nyata,” tutur legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I tersebut.

Arzeti berharap pemerintah segera mengambil keputusan strategis agar penanganan dampak kesehatan akibat karhutla berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pertolongan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)