Gubernur Terima Kunjungan Kapolda Sumsel yang Baru, Bahas Proyek Strategis hingga Keamanan Wilayah

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana di Kota Palembang, Jumat (16/10/2026). 

Pertemuan lintas instansi tersebut berfokus pada pengawalan proyek strategis nasional, penanganan narkotika, hingga penumpasan aksi premanisme di wilayah setempat.

Deru menyambut baik silaturahmi Kapolda baru yang dinilai menjadi sosok penting dalam mempercepat program strategis di Sumsel.

“Anjangsana, Pak Kapolda yang menjadi pendatang baru meskipun beliau orang lama, tapi tetap sekarang beliau menjadi salah satu intinya Forkopimda,” ujar Deru saat diwawancarai usai Anjangsana.

Deru menjelaskan jika salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan tol di wilayah Palembang dan Banyuasin.

“Salah satu bahasan tadi, dari percepatan-percepatan proyek-proyek strategis ya, antara lain jalan tol, bagaimana kita masing-masing berperan agar bottleneck batas Palembang-Banyuasin hilang dari kemacetan jika jalan tolnya jadi,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sumsel bersama jajaran kepolisian berkomitmen saling mendukung agar target penguraian kemacetan lalu lintas dapat terealisasi sesuai jadwal.

“Jadi saya secara khusus, minta dengan Pak Kapolda untuk kita sama-sama back up ini agar sesuai target. Jadi di tahun 2027 jalan lebaran itu sudah terurai,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menyampaikan jika kunjungan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan sinergi bersama pimpinan daerah.

“Hari ini tadi saya menemui Pak Gubernur bahwa kami walaupun orang lama, sebagai Kapolda tentunya harus bersilaturahmi anjangsana bersama Pak Gubernur selaku yang dituakan dalam konteks Forkopimda Sumatera Selatan,” imbuhnya.

Irjen Pol Roby Samtana menyatakan siap mendukung penuh seluruh kebijakan Pemprov Sumsel yang selaras dengan arahan dan program pemerintah pusat demi kelancaran pembangunan.

“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keamanan itu prasyarat utama terjadinya proses pembangunan. Maka tadi kami mengatakan kepada Bapak Gubernur, bahwa kami Polda Sumatera Selatan mendukung sepenuhnya program kerja dari Bapak Gubernur yang merupakan implementasi dari program pemerintah pusat,” katanya.

Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu menjaga ketertiban lingkungan agar ruang publik terasa aman dan nyaman bagi warga.

“Untuk masyarakat tentunya mari sama-sama kita ciptakan Sumatera Selatan yang lebih aman, lebih nyaman. Karena bagi kami tidak ada kata lain, ruang terbuka harus aman dan nyaman bagi masyarakat di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa agenda prioritas penindakan penegakan hukum turut dibahas secara intensif, mulai dari aksi premanisme hingga kejahatan narkotika.

“Semua kita fokuskan. Tapi tadi program kerja Bapak Kapolri adalah tidak ada aksi premanisme, ruang terbuka harus aman, kemudian pemberantasan narkoba,” tuturnya.

Ia juga menyebut jika tingginya angka peredaran gelap narkotika yang menempatkan Sumatera Selatan di peringkat kedua nasional menjadi perhatian khusus pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

“Kita tahu bahwa Sumatera Selatan ini secara umum selalu disebutkan prevalensi nomor dua terbesar peredaran narkobanya di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, pimpinan kepolisian dan pemerintah daerah menyepakati langkah bersama dalam menanggulangi ancaman narkotika.

“Tadi juga kami sepakat dengan Pak Gubernur bagaimana ke depan narkoba ini harus sama-sama kita berantas,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan jika strategi penumpasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan upaya penindakan hukum semata, melainkan butuh langkah lanjutan lintas sektor.

“Kita ke depan akan membuat program-program kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah,” jelasnya.

Penegakan hukum dipandang perlu dibarengi dengan program penanganan pascapenindakan agar lokasi rawan tidak kembali menjadi sarang peredaran narkoba.

“Karena kalau kita bicara pemberantasan narkoba, nggak bisa penegakan hukum saja. Harus ada pasca kegiatan penindakan untuk memastikan tidak terbentuk lagi sarang-sarang narkoba,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)