Pemangkasan Dana Pusat Hambat Belanja APBD Sumsel, Serapan Triwulan I 2026 Baru Sentuh 7,82 Persen

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan realisasi belanja APBD sebesar Rp753 miliar atau setara 7,82 persen dari total alokasi belanja Rp9,49 triliun hingga 2 April 2026 akibat adanya penyesuaian anggaran dan hambatan pada pelaksanaan proyek fisik.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yossi Hervandi, mengungkapkan bahwa minimnya serapan ini dipicu oleh dominasi pengeluaran rutin. 

Hingga awal April, arus kas daerah masih tersedot untuk membiayai kebutuhan operasional mendasar seperti pembayaran tagihan listrik, air, hingga pemenuhan gaji aparatur sipil negara.

Kondisi fiskal ini semakin tertekan setelah adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Hal tersebut memaksa Pemprov bersama DPRD Sumatera Selatan melakukan penyelarasan ulang terhadap dokumen anggaran, padahal rancangan APBD 2026 sebelumnya telah dipersiapkan sejak Oktober 2025 untuk memacu lelang dini. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang telah dijadwalkan terpaksa tertunda.

“Pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda karena ada penyesuaian anggaran,” ujar Yossi Hervandi saat ditemui di Palembang, Kamis (2/4/2026).

Rincian Realisasi Belanja (Data SIPD)

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berikut adalah potret serapan anggaran Sumsel per 2 April 2026:

* Belanja Pegawai: Terealisasi Rp578 miliar (18,36%) dari pagu Rp3,15 triliun.

* Belanja Barang dan Jasa: Terealisasi Rp135 miliar (7,30%) dari pagu Rp1,85 triliun.

* Belanja Modal: Baru menyentuh Rp14 miliar (1,75%) dari target Rp804 miliar.

* Belanja Riba: Terealisasi Rp750 juta (0,19%) dari alokasi Rp387 miliar.

Di sektor pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir Maret 2026 juga tercatat belum optimal di angka Rp1,64 triliun atau 17,05 persen dari target Rp9,63 triliun. 

Rendahnya angka ini salah satunya dipicu oleh sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana dari total 4 juta wajib pajak, tercatat baru sekitar 1,7 juta yang aktif melakukan pembayaran.

Guna mendongkrak kapasitas fiskal daerah, Pemprov Sumsel kini mengandalkan Panitia Khusus (Pansus) bentukan DPRD untuk menggali potensi sumber pendapatan baru. 

Penguatan kepatuhan pajak kendaraan menjadi prioritas utama agar serapan anggaran pada triwulan berikutnya dapat dialihkan lebih besar ke pembangunan fisik.

“Ini menjadi salah satu potensi yang terus kami dorong agar pendapatan daerah bisa lebih optimal,” tutupnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)