MPR Ajak Generasi Muda Amalkan 4 Pilar MPR Wujudkan Indonesia Emas 2045

Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengawal dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia pun menekankan perlunya pemahaman yang baik dan benar terhadap keempat pilar tersebut sebagaimana telah dicontohkan para pendiri bangsa guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

HNW sapaan akrabnya ini juga mengingatkan Muhammadiyah telah selesai dalam perdebatan dikotomi antara Kemuhammadiyahan dan Keindonesiaan.

"Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai 'Darul Ahdi wa Syahadah' (Negara Perjanjian dan Negara Kesaksian). Artinya, tidak ada lagi keraguan. Tugas kita, para pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah, adalah melanjutkan dan menjaga perjanjian ini, serta memberikan kesaksian (syahadah)," ujar HNW, Kamis (23/10/2025).

HNW juga menjelaskan dua poin penting yang harus dipegang oleh Gen-Z, khususnya IMM, yakni menjaga perjanjian dan kesaksian. Dalam hal ini, generasi muda harus berada di garda terdepan untuk memahami, melaksanakan dan menjaga Empat Pilar MPR RI.

Generasi muda juga diharapkan dapat mengingatkan masyarakat dan penyelenggara negara bila terjadi penyimpangan dari kesepakatan dasar. Dengan begitu, semua pihak dapat kembali ke jalan kebenaran berbangsa dan bernegara. HWN pun menekankan pentingnya peran kesaksian, terutama ketika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tidak hanya itu, HNW juga menyoroti potensi ancaman jika penyimpangan dalam menerapkan Pancasila dibiarkan, seperti halnya mengaku ketuhanan yang Maha Esa, tetapi anti-agama. Kemudian, mengaku berkemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi membiarkan hukum tidak manusiawi dan perilaku tidak beradab.

Selain itu, mengakui persatuan Indonesia, tetapi justru memecah belah anak bangsa antara yang kebangsaan dan keagamaan. Selanjutnya, mengaku mendukung kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tetapi didominasi oleh sikap pendiktean dan pengabaian musyawarah. Terakhir mengaku mendorong keadilan sosial, tetapi orientasinya hanya untuk kelompoknya saja atau oligarki tertentu.

"Jika penyimpangan ini dibiarkan, kita akan sulit membayangkan Indonesia Emas 2045. Yang muncul justru adalah kecemasan dan kelemahan, yang tidak akan menghadirkan keemasan," tegas legislator dapil Jakarta ini.

 (cw1/nusantaraterkini.co)