MPR Dorong Kemudahan Akses Lapangan Kerja bagi Disabilitas
MPR dorong kemudahan akses kerja bagi 17 juta disabilitas usia produktif. Swasta wajib serap 1% dan pemerintah 2% tenaga kerja
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong kemudahan akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.
Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia.
"Tantangan besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini, selain sulitnya mengakses layanan dasar, juga sulit mengakses lapangan kerja," katanya, Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga : Purbaya Akui Pemerintah Gagal Ciptakan Lapangan Kerja, Banyak WNI Pilih Kerja di Luar Negeri
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 17 juta berada pada usia produktif. Dari penyandang disabilitas usia produktif tersebut, hanya 45% yang bekerja dan mayoritas (83%) terserap di sektor non-formal.
Padahal, melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerja.
Sedangkan, pada ayat (2) undang-undang yang sama mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk menyerap minimal 1% tenaga kerja penyandang disabilitas.
Lestari menjelaskan dengan beragam keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan perhatian lebih sebagai warga negara. Dengan begitu, mereka mampu menjalani keseharian sebagaimana anak bangsa lainnya.
Baca Juga : Program MBG di Medan Diproyeksi Buka 10.000 Lapangan Kerja: 24 SPPG Telah Berdiri
"Dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan lapangan kerja, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dalam keseharian mereka," ucapnya.
Legislator dapil Jateng ini pun menilai stigma, penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan terus hidup dalam kemiskinan.
Oleh Karena itu, ia mendorong berbagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.
"Selain itu, data kependudukan terpilah yang lebih rinci harus segera diwujudkan, agar setiap kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas bisa tepat sasaran," imbuhnya.
Ia pun berharap semua pihak terkait mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun akses layanan kesehatan dan lapangan kerja bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas di Tanah Air.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
-
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Pengedar Sabu, Polres Lahat Tangkap Sopir dan Dua Petani
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
