Luhut Kejar 100 Juta Data Penerima Bansos, GovTech Siap Diluncurkan Prabowo

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan lebih dari 100 juta masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) terdata dalam sistem Government Technology (GovTech) saat peluncuran nasional pada 10 November 2026.

Peluncuran platform digitalisasi layanan pemerintah tersebut direncanakan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap integrasi data penerima bansos dapat memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

“GovTech rencananya di-roll out secara nasional oleh Presiden pada 10 November. Kami menargetkan saat peluncuran nanti sudah lebih dari 100 juta masyarakat yang terdaftar,” kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).

Luhut mengungkapkan, hingga saat ini sekitar 60 juta penduduk yang memenuhi kriteria sebagai penerima bansos telah masuk dalam sistem tersebut. Pemerintah pun terus memperluas pendataan agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat teridentifikasi secara menyeluruh.

Target berikutnya, seluruh penduduk yang memenuhi syarat menerima bansos di Indonesia diharapkan telah terintegrasi ke dalam sistem pada akhir 2026.

“Kami berharap pada akhir tahun ini seluruh penduduk yang qualified menerima bansos sudah terintegrasi, sehingga menciptakan keadilan distribusi,” ujarnya.

Menurut Luhut, pengembangan GovTech tidak hanya ditujukan untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial. Ekosistem digital tersebut juga dirancang untuk menyatukan berbagai basis data pemerintah sehingga proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan.

Integrasi data itu diharapkan dapat mempersempit celah korupsi serta mengurangi potensi ketidaktepatan dalam distribusi bantuan. Dengan data yang terhubung, pemerintah diharapkan lebih mudah mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima program bantuan.

“GovTech akan memangkas potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan seluruh data pemerintah,” pungkas Luhut.

Pemerintah menargetkan perluasan pendataan hingga akhir tahun dapat mendukung penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat tata kelola layanan publik berbasis digital.

(Dra/nusantaraterkini.co).