Kepuasan Publik 65,2 Persen, Hendri Satrio: Kinerja Pemerintahan Prabowo Harus Ditingkatkan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Analis komunikasi politik sekaligus akademisi Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai tingkat kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal positif di tengah upaya pembenahan pemerintah. Meski demikian, angka tersebut dinilai belum ideal untuk pemerintahan yang memasuki tahun ketiga.

Hendri, yang akrab disapa Hensa, mengatakan tingkat kepuasan di atas 60 persen menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan sejumlah hasil survei sebelumnya. Namun, pemerintah masih perlu meningkatkan kinerja agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga.

“Bagus itu. Memang ada beberapa perubahan yang dilakukan, dan tentunya hasil kepuasan 60-an persen itu jauh lebih baik dibandingkan hasil lembaga survei lainnya. Dan ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hensa, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, memasuki tahun ketiga pemerintahan, Presiden Prabowo perlu memastikan berbagai kebijakan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Dua tahun pemerintahan dengan kepuasan di angka 60-an persen tentunya masih kurang memuaskan bagi pemerintah. Setelah 20 Oktober ini, perjalanan menuju tahun ketiga harusnya bisa diperbaiki lagi,” katanya.

Selain tingkat kepuasan, survei yang sama mencatat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 67 persen. Hensa menilai angka tersebut menunjukkan masyarakat masih memberikan harapan dan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki kinerja.

“Kepercayaan 67 persen itu sedikit lebih tinggi dari angka kepuasannya. Artinya, masyarakat masih menaruh harapan dan memberi kesempatan kepada pemerintah. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata di tahun ketiga, jangan sampai disia-siakan,” ujarnya.

Pemberantasan Korupsi hingga MBG Jadi Pekerjaan Rumah

Hensa mengapresiasi sejumlah perubahan yang telah dilakukan pemerintah, termasuk perbaikan kebijakan dan perombakan atau reshuffle kabinet. Namun, ia mengingatkan masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan serius.

Beberapa di antaranya adalah pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Hensa, pelaksanaan program MBG harus terus diperbaiki agar kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat tidak kembali terjadi.

“Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah harus diapresiasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pemberantasan korupsi, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta program Makan Bergizi Gratis yang harusnya nihil dari kasus keracunan,” paparnya.

Ia menegaskan, pelaksanaan program pemerintah perlu memperhatikan aspek keamanan dan kualitas layanan agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Hensa berharap tren peningkatan kepuasan publik dapat berlanjut seiring dengan perbaikan kinerja pemerintah.

“Ini kan hasil terakhir lembaga survei ya, sebelum-sebelumnya kan selalu di bawah 50 persen. Artinya, semoga kinerja pemerintahan ini memang membaik dan terus membaik,” katanya.

Kebanggaan Pemuda terhadap Indonesia Perlu Diperkuat

Selain persoalan kinerja pemerintahan, Hensa menyoroti tingkat kebanggaan generasi muda terhadap identitas kebangsaan. Ia merujuk pada temuan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia yang tengah dirilis secara bertahap.

Berdasarkan temuan yang disampaikan Hensa, sebanyak 81,5 persen pemuda menyatakan bangga menjadi orang Indonesia. Sementara itu, sekitar 18,5 persen lainnya tidak menyatakan kebanggaan tersebut.

“Ada satu pekerjaan rumah penting yang harus segera diselesaikan pemerintah. Berdasarkan survei Lembaga Survei KedaiKOPI tentang pemuda Indonesia, baru 81,5 persen yang bangga menjadi orang Indonesia. Artinya, ada sekitar 18,5 persen yang tidak bangga sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Hensa meminta pemerintah tidak mengabaikan temuan tersebut. Menurut dia, diperlukan program khusus yang menyasar generasi muda untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia.

“Pemerintah perlu menghadirkan program-program yang bisa meningkatkan kebanggaan pemuda menjadi orang Indonesia. Sebab, 18,5 persen itu kalau disetarakan dengan jumlah anak muda hari ini, jumlahnya puluhan juta,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)