Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Tragedi longsor di Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kembali membuka wajah rapuhnya sistem mitigasi bencana di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, mendesak Basarnas bersama aparat gabungan untuk bergerak cepat dan maksimal dalam menyelamatkan 89 warga yang diduga tertimbun material longsor, Sabtu (24/1/2026).
Hingga laporan ini diturunkan, lima orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan rumah warga rusak berat. Di tengah situasi darurat, kecepatan negara diuji: apakah aparat benar-benar hadir menyelamatkan, atau kembali terlambat seperti dalam banyak bencana sebelumnya.
Baca Juga : Penyintas Bencana Tapteng Tolak Relokasi, Pemkab: Tidak kita Paksa
“Kami mendesak Basarnas, BNPB, dan seluruh aparat gabungan untuk melakukan pencarian secara serius dan terkoordinasi. Fokusnya satu: menyelamatkan nyawa. Jangan sampai ada kesan negara lamban di saat rakyat sedang terjebak di bawah reruntuhan,” tegas Syaiful Huda.
Namun di balik desakan percepatan evakuasi, Huda juga menyoroti persoalan klasik: keselamatan petugas yang sering terabaikan akibat minimnya kesiapan teknis dan peralatan di lapangan. Curah hujan tinggi membuat tanah di lokasi masih sangat labil, meningkatkan risiko longsor susulan.
“Proses evakuasi harus cepat, tapi tidak boleh ceroboh. Setiap langkah harus berbasis mitigasi risiko. Kita tidak ingin korban bertambah, termasuk dari tim penyelamat sendiri,” ujarnya.
Baca Juga : Bencana di Tapteng Membuat Ayah Ini Terancam Putuskan Kuliah Empat Anaknya: Tolong Kami
Lebih jauh, Huda menilai longsor di Bandung Barat bukan sekadar bencana alam, melainkan potret kegagalan sistem peringatan dini dan tata kelola risiko bencana. Ia menyebut rentetan bencana hidrometeorologis yang terjadi dari Sumatera hingga Jawa Barat sebagai alarm keras bagi pemerintah.
“Ini bukan peristiwa tunggal. Ini krisis sistemik. Artinya, kesiapsiagaan pemerintah masih lemah, koordinasi belum solid, dan peringatan dini BMKG sering kali tidak sampai ke masyarakat akar rumput,” kata Huda.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus bersikap reaktif, baru bergerak setelah korban berjatuhan. Menurutnya, pendekatan mitigasi harus diperkuat, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir yang selama ini sudah berulang kali dipetakan.
Baca Juga : Jejak Narkoba Bongkar Markas CS Judi Online Kamboja di Bandung, Empat Operator Diciduk
“Negara tidak bisa terus datang setelah bencana terjadi. Harus ada pencegahan serius, edukasi warga, relokasi wilayah rawan, dan sistem peringatan dini yang benar-benar bekerja,” tandasnya.
Huda juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlangsung. Namun ia menegaskan, kewaspadaan publik tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas lemahnya perlindungan negara.
“Masyarakat memang harus waspada, tetapi tanggung jawab utama tetap di tangan negara. Perlindungan terhadap warga bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional,” pungkasnya.
Baca Juga : Bupati Cabut Status KLB Keracunan Massal MBG di Bandung Barat
Tragedi Bandung Barat kini menjadi ujian nyata: apakah negara hanya hadir lewat pernyataan belasungkawa, atau benar-benar hadir melalui tindakan cepat, sistematis, dan berpihak pada keselamatan rakyat.
(cw1/nusantaraterkini.co)
