Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Sejumlah penyintas bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menolak relokasi yang ditawarkan pemerintah meskipun hunian sementara dan rencana hunian tetap telah mulai disiapkan. Penolakan itu menjadi tantangan baru dalam upaya pemulihan pascabencana melanda wilayah ini sejak akhir November 2025 lalu.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirangkum pemerintah daerah, sebanyak 18.331 warga di Tapteng telah tercatat sebagai pengungsi terdampak bencana angka tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dan menjadi bagian dari total pengungsi di Sumut yang mencapai puluhan ribu orang.
Meski pemerintah mulai menyiapkan hunian sementara (huntara) dan menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk para penyintas, banyak warga mengaku enggan direlokasi jauh dari desa asal mereka.
Baca Juga : Penyintas Bencana di Tapteng Bantu Pemerintah Perbaiki Jalan dan Menolak Direlokasi
Menurut Riamida Sibagariang (65), dari Desa Sigiring-giring, Kecamatan Tukka, mengatakan jika relokasi dianggap akan memutus hubungan sosial dan ekonomi mereka dengan lingkungan tempat tinggal lama.
"Kami (warga) desa Giring-giring ini, sudah rapat semua, tidak mau dipindahkan desa kami ke tempat yang ditunjukkan pemerintah, susah nanti mengelola harta kami di desa Giring-giring ini, karena di sini (desa) mata pencarian kami, menderes, semua lah, kebun-kebun, pertanian, menanam cabai, semuanya," kata Riamida kepada Nusantaraterkini.co, Sabtu (17/1/2026).
Penolakan ini juga didasari oleh kekhawatiran bahwa lokasi relokasi tidak menyediakan akses yang dekat dengan sumber mata pencaharian, seperti lahan pertanian dan kebun yang menjadi tumpuan hidup sehari-hari penyintas.
Baca Juga : Longsor Bandung Barat Telan Korban, DPR Desak Basarnas Bergerak Cepat: Negara Jangan Lamban
Oleh karena itu, mereka melakukan penolakan dengan cara mengumpulkan batu untuk mempermudah kerja petugas. "Gotong royong ini adalah semangat mau kembali ke kampung kami. Biarpun kami siap bergotong-royong, asal pemerintah bersedia, membantu kami, biar bisa kami masuk ke desa kami lagi dengan jalan yang bagus," ucapnya.
Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi telah menginventarisasi lahan yang dinilai aman dari risiko longsor dan banjir untuk rencana relokasi. Langkah ini diikuti dengan groundbreaking pembangunan hunian tetap di beberapa lokasi, termasuk di Kawasan Asrama Haji Pinangsori yang diperkirakan akan menyediakan ratusan unit rumah bagi warga terdampak.
Dilain sisi, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyatakan bahwa relokasi tidak akan dipaksakan secara massal. Prioritas diberikan kepada warga yang bersedia direlokasi, dengan penempatan hunian yang sebisa mungkin tidak jauh dari sumber mata pencaharian mereka.
Baca Juga : Bencana di Tapteng Membuat Ayah Ini Terancam Putuskan Kuliah Empat Anaknya: Tolong Kami
"Relokasi tidak akan dipaksakan. Kita pelan-pelan merelokasi yang bersedia terlebih dahulu," ujar Masinton.
Pemerintah juga tengah membuka opsi penggunaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan untuk lokasi relokasi, sekaligus mengklaim akan menyediakan peluang penghidupan baru bagi para penyintas.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Akses ke sejumlah desa masih terputus akibat kerusakan infrastruktur, sehingga distribusi bantuan dan pembangunan fisik berlangsung lambat meski logistik dan barang kebutuhan pokok sudah mulai mengalir melalui jalur alternatif.
Baca Juga : BPS Data Rumah Warga Korban Bencana di Tapteng
Selain penolakan relokasi, kehidupan pascabanjir dan longsor masih penuh kesulitan. Akses pendidikan masih bergantung pada fasilitas darurat seperti sekolah tenda, dan kebutuhan dasar seperti air bersih terus menjadi prioritas dalam tanggap darurat.
Sejak bencana melanda, akses menuju Desa Sigiring-giring, hingga kini masih terputus. Jalan utama menuju desa tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat karena tertimbun material longsor berupa tanah, batu berukuran besar, dan kayu, serta mengalami putus total di sejumlah titik.
Di beberapa lokasi, badan jalan amblas dan tergerus aliran air, menyisakan jurang dengan kedalaman bervariasi. Kondisi ini membuat jalur penghubung desa sama sekali tidak dapat difungsikan, bahkan untuk kendaraan darurat.
Akibat kerusakan tersebut, warga terpaksa berjalan kaki menempuh jarak sekitar lima kilometer dari posko utama di Kelurahan Hutanabolon untuk mencapai Desa Sigiring-giring. Perjalanan harus dilalui dengan melewati jalur sempit dan licin, menyusuri bekas longsoran serta aliran sungai kecil, sehingga menyulitkan mobilitas warga.
Terkini, desa Sigiring-giring nyaris tidak tampak aktivitas warga. Permukiman terlihat lengang, dengan sebagian besar rumah ditinggalkan dalam kondisi rusak berat. Puing-puing bekas bencana berupa batu, kayu gelondongan, serta sisa-sisa bangunan rumah masih berserakan di halaman dan sepanjang badan jalan desa.
Sejumlah rumah tampak tertimbun material longsor, sementara lainnya mengalami kerusakan pada dinding dan fondasi akibat terjangan banjir bercampur lumpur. Hingga saat ini, belum terlihat adanya kegiatan perbaikan infrastruktur maupun upaya pemulihan permukiman.
Alat berat belum tampak di lokasi, dan material longsor dibiarkan menumpuk, menandakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum berjalan.
Ditengah penolakan untuk di relokasi warga bersama dengan pemerintah desa, telah menentukan titik untuk membuka perkampungan baru. Namun, untuk memulai semuanya alat berat harus masuk.
Pemerintah pusat, sementara ini, menyepakati bantuan pembangunan rumah senilai Rp60 juta per unit, meskipun angka tersebut masih berpeluang disesuaikan.
Sejumlah lokasi pembangunan hunian tetap telah ditetapkan. Di Kota Sibolga, huntap direncanakan dibangun di kawasan GOR Sibolga. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, lokasi pembangunan berada di area Asrama Haji Pinangsori.
Adapun di Kabupaten Tapanuli Utara, huntap akan dibangun di Desa Sibalanga, dan di Kabupaten Tapanuli Selatan berlokasi di Kebun Hapesong milik PTPN IV. Untuk hunian sementara, pembangunan baru direncanakan di Tapanuli Utara dengan total 30 unit.
Pemerintah provinsi juga telah menyatakan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah berakhir. Namun, Bobby menekankan bahwa masa transisi justru menandai pembagian fokus penanganan.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa perubahan status kebencanaan tidak serta-merta menghentikan upaya pencarian orang hilang. Menurutnya, operasi tersebut akan tetap dilakukan sepanjang masa transisi pemulihan yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir Maret 2026.
“Masuknya masa transisi tidak berarti pencarian korban dihentikan. Penanganan korban hilang tetap berjalan sampai fase ini selesai,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).
Pemerintah provinsi memperkirakan masa transisi berlangsung antara satu hingga tiga bulan, terhitung sejak Januari 2026. Pada periode ini, penanganan bencana dilakukan bersamaan dengan upaya pemulihan rumah warga, ekonomi masyarakat, dan lahan pertanian yang terdampak.
Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pendataan penyintas. Bobby mengakui data penerima bantuan berbasis by name by address (BNBA) dari sejumlah kabupaten dan kota belum sepenuhnya rampung.
“Sebagian sudah kami kirim ke pemerintah pusat, tetapi masih ada daerah yang belum menyampaikan. Targetnya pekan ini seluruh data masuk,” ujar Bobby, Jumat (9/1/2026).
Keterlambatan pendataan dinilai berpotensi menghambat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), yang menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan keluarga terdampak. Pemerintah daerah beralasan, kondisi geografis dan sulitnya akses ke sejumlah desa menjadi penyebab lambannya proses tersebut.
Data yang telah dikumpulkan kini masih dalam tahap verifikasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah mencatat lebih dari 30 ribu rumah warga di Sumatera Utara mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
