KUHP Baru Resmi Berlaku, Penjara Bukan Lagi Satu-satunya Hukuman
KUHP Baru resmi berlaku! Simak aturan pidana kerja sosial & pengawasan sebagai alternatif penjara di Indonesia
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum Prof Edward Omar Sharif Hiariej menilai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki pendekatan lebih manusiawi dan modern dibanding aturan lama.
Menurut Prof Eddy, KUHP baru mengusung visi reintegrasi sosial, yakni mengoreksi pelaku tindak pidana tanpa selalu menjatuhkan hukuman penjara.
“Pidana itu bisa berupa hukuman atau tindakan, tapi tidak mesti dipenjara,” katanya, Minggu (1/2/2026).
Ia menjelaskan, KUHP baru menyediakan alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Paradigma ini tidak lagi menjadikan hukum pidana sebagai alat balas dendam, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif.
“Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi memperbaiki pelaku dan memulihkan korban,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut.
Diketahui, pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia.
KUHP dan KUHAP baru disebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, budaya Indonesia, serta pendekatan penegakan hukum yang lebih modern dan manusiawi.
Salah satu pembaruan penting dalam KUHP baru adalah pengaturan pidana kerja sosial. Pasal 85 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan sebagai alternatif atas ancaman pidana penjara di bawah lima tahun yang kemudian diputus hakim menjadi enam bulan penjara.
Prof. Eddy menambahkan, KUHP baru mewajibkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Bahkan, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim diwajibkan mengutamakan keadilan.
“Untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan. Sementara ancaman di bawah tiga tahun dapat dijatuhi pidana kerja sosial, dengan syarat tertentu,” jelasnya.
Syarat tersebut antara lain pengakuan terdakwa, riwayat sosial, serta kemampuan membayar denda.
Menanggapi anggapan bahwa pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera, Prof. Eddy menilai efek jera tidak selalu lahir dari hukuman berat.
“Efek jera tidak harus dengan penjara. Dengan kerja sosial, pelaku tetap dibina agar tidak mengulangi perbuatannya dan bisa kembali ke masyarakat,” katanya.
Meski demikian, kesempatan kedua ini tidak berlaku bagi pelaku residivis.
Adapun pidana pengawasan, lanjutnya, sebenarnya telah dikenal dalam KUHP lama dengan istilah pidana percobaan. Dalam sanksi ini, pelaku wajib melapor ke aparat dua kali dalam sepekan dan tidak mengulangi tindak pidana.
“Yang penting wajib lapor. Selebihnya, dia mau ke mana saja terserah,” ujarnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEStudi Ungkap Dampak Buruk Makanan Cepat Saji pada Mental dan Akademik Anak
Rozie Winata·9 menit yang lalu -
EKONOMISinergi Lintas Sektor, Polda Sumut dan 9 Mitra Strategis Perkuat Keamanan dan Ekonomi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
