Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

KUHP Baru Resmi Berlaku, Penjara Bukan Lagi Satu-satunya Hukuman

KUHP Baru resmi berlaku! Simak aturan pidana kerja sosial & pengawasan sebagai alternatif penjara di Indonesia

Bagikan:
Wakil Menteri Hukum, Omar Sharif Hiariej. (Foto: istimewa)
Wakil Menteri Hukum, Omar Sharif Hiariej. (Foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Menteri Hukum Prof Edward Omar Sharif Hiariej menilai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki pendekatan lebih manusiawi dan modern dibanding aturan lama.

Menurut Prof Eddy, KUHP baru mengusung visi reintegrasi sosial, yakni mengoreksi pelaku tindak pidana tanpa selalu menjatuhkan hukuman penjara.

“Pidana itu bisa berupa hukuman atau tindakan, tapi tidak mesti dipenjara,” katanya, Minggu (1/2/2026).

Ia menjelaskan, KUHP baru menyediakan alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan kerja sosial. Paradigma ini tidak lagi menjadikan hukum pidana sebagai alat balas dendam, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, restoratif dan rehabilitatif.

“Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi memperbaiki pelaku dan memulihkan korban,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut.

Diketahui, pemerintah resmi memberlakukan KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad di Indonesia.

KUHP dan KUHAP baru disebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, budaya Indonesia, serta pendekatan penegakan hukum yang lebih modern dan manusiawi.

Salah satu pembaruan penting dalam KUHP baru adalah pengaturan . Pasal 85 ayat 1 menyebutkan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan sebagai alternatif atas ancaman pidana penjara di bawah lima tahun yang kemudian diputus hakim menjadi enam bulan penjara.

Prof. Eddy menambahkan, KUHP baru mewajibkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Bahkan, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim diwajibkan mengutamakan keadilan.

“Untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana pengawasan. Sementara ancaman di bawah tiga tahun dapat dijatuhi , dengan syarat tertentu,” jelasnya.

Syarat tersebut antara lain pengakuan terdakwa, riwayat sosial, serta kemampuan membayar denda.

Menanggapi anggapan bahwa pidana kerja sosial tidak menimbulkan efek jera, Prof. Eddy menilai efek jera tidak selalu lahir dari hukuman berat.

“Efek jera tidak harus dengan penjara. Dengan kerja sosial, pelaku tetap dibina agar tidak mengulangi perbuatannya dan bisa kembali ke masyarakat,” katanya.

Meski demikian, kesempatan kedua ini tidak berlaku bagi pelaku residivis.

Adapun pidana pengawasan, lanjutnya, sebenarnya telah dikenal dalam KUHP lama dengan istilah pidana percobaan. Dalam sanksi ini, pelaku wajib melapor ke aparat dua kali dalam sepekan dan tidak mengulangi tindak pidana.

“Yang penting wajib lapor. Selebihnya, dia mau ke mana saja terserah,” ujarnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru