Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pemerintah kembali disorot DPR karena dinilai lamban dan pasif menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang diprediksi meluas pada 2026.
Anggota Komisi VII DPR,Kaisar Abu Hanifah,menegaskan negara tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika sektor industri manufaktur—tulang punggung ekonomi nasional—terus tergerus tekanan global dan kebijakan domestik yang lemah.
Mengacu pada data satudata.kemnaker.go.id, sepanjang 2025 tercatat 88.519 pekerja kehilangan pekerjaan dan masuk dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Baca Juga : Pemerintah Didesak Tangani Ancaman PHK Massal di Sektor Perhotelan
Ironisnya, sektor manufaktur menyumbang sekitar 35 persen dari total PHK tersebut, menjadikannya sektor paling terdampak.
“Angka ini bukan statistik biasa. Ini sinyal kegagalan kebijakan. Jika pemerintah terus bersikap pasif, PHK akan menjadi bom waktu sosial yang meledak pada 2026,” tegas Kaisar, Rabu (4/2/2026).
Ia mengkritik narasi pemerintah yang kerap membanggakan penurunan angka pengangguran, namun menutup mata terhadap fakta bahwa penyerapan tenaga kerja justru didominasi sektor informal yang rapuh dan minim produktivitas.
Sementara itu, sektor formal strategis seperti manufaktur stagnan bahkan menyusut.
Lebih mengkhawatirkan, tingkat pengangguran usia muda Indonesia telah menyentuh 17 persen, tertinggi di Asia. Kaisar menyebut kondisi ini sebagai alarm keras yang menunjukkan kegagalan negara memanfaatkan bonus demografi.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa industri manufaktur yang kuat, anak muda hanya akan mengisi sektor informal berupah rendah atau menganggur. Ini bukan bonus, ini beban,” kata Kaisar.
Legislator dapil DIY Yogyakarta itu menegaskan, industri manufaktur adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi, penyerap tenaga kerja skala besar, sekaligus penopang ekspor nasional. Ketika sektor ini melemah, daya beli masyarakat ikut runtuh dan risiko gejolak sosial meningkat.
Kaisar secara terbuka mendesak pemerintah mengambil langkah politik dan ekonomi yang nyata, mulai dari insentif fiskal, kemudahan perizinan, hingga perlindungan industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Ia juga menyoroti mahalnya energi industri yang membuat produk nasional kalah bersaing di pasar global.
“Jangan biarkan industri berjuang sendirian. Tanpa keberpihakan negara, Indonesia akan semakin terjebak dalam jebakan pendapatan menengah. Ini bukan isu teknis, ini soal keberanian politik,” ujar bekas aktivis PMII ini.
Ia menutup dengan peringatan keras bahwa penguatan sektor manufaktur harus menjadi agenda prioritas nasional, bukan sekadar jargon pembangunan.
“Negara harus hadir. Jika tidak, PHK akan terus bertambah, daya beli jatuh, dan stabilitas ekonomi nasional dipertaruhkan,” pungkas Kaisar.
(LS/Nusantaraterkini.co).
