Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Menko Yusril: Penerapan KUHP Baru Berpotensi Kurangi Kepadatan Lapas di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang

Bagikan:
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Foto: istimewa)
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. (Foto: istimewa)
A A

nusantaraterkini.co, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 berpotensi mengurangi tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

Selama ini, persoalan menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagian besar penghuni lapas merupakan kasus narkoba dan pelanggaran ringan.

“Dengan berlakunya KUHP baru nanti, akan banyak perubahan besar, terutama dalam aspek transisi dan penerapan ,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Gedung , Jakarta, Selasa (21/10/2025). Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan Practical Arrangement terkait Transfer of Sentenced Persons (TSP) dengan Pemerintah Inggris.

Menurut Yusril, paradigma baru dalam KUHP ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada keseimbangan keadilan dan pemulihan sosial. Dengan demikian, jumlah yang masuk ke lapas diharapkan dapat berkurang.

“Pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan restoratif akan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.

Yusril juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari luar negeri melalui mekanisme . Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas lapas di dalam negeri serta besarnya biaya pemulangan.

“Masalah ini masih dalam tahap pembahasan. Kemungkinan akan kita kaji tahun ini dan jika memungkinkan, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun depan,” tutur Yusril.

Ia menambahkan, proses pemulangan napi juga perlu mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kedekatan keluarga.

“Misalnya, kalau ada warga Makassar yang dipenjara di Malaysia, tentu tidak ideal kalau kita tempatkan di Batam,” ujarnya memberi contoh.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyebut bahwa pemerintah sedang menjajaki pemulangan seorang WNI yang dipenjara seumur hidup di Filipina Selatan karena kasus terorisme. Napi tersebut telah menjalani hukuman selama 24 tahun.

“Menteri Kehakiman Filipina sudah menyampaikan kesediaannya mengembalikan napi itu kapan pun kita minta, karena kita juga sudah memulangkan warga negara Filipina,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, peluang pemulangan napi tersebut cukup besar mengingat jumlahnya hanya satu orang dan usianya masih relatif muda, 44 tahun. Nantinya, proses hukumnya bisa dibanding ke Mahkamah Agung atau dimohonkan grasi ke Presiden.

“Mungkin tahun depan bisa kita laksanakan karena kasusnya hanya satu orang,” tutupnya.

(Dra/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru