Menko Yusril: Penerapan KUHP Baru Berpotensi Kurangi Kepadatan Lapas di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang
nusantaraterkini.co, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada Januari 2026 berpotensi mengurangi tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.
Selama ini, persoalan overkapasitas lapas menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagian besar penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkoba dan pelanggaran ringan.
“Dengan berlakunya KUHP baru nanti, akan banyak perubahan besar, terutama dalam aspek transisi dan penerapan restorative justice,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Pernyataan itu disampaikan usai penandatanganan Practical Arrangement terkait Transfer of Sentenced Persons (TSP) dengan Pemerintah Inggris.
Menurut Yusril, paradigma baru dalam KUHP ini tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada keseimbangan keadilan dan pemulihan sosial. Dengan demikian, jumlah narapidana yang masuk ke lapas diharapkan dapat berkurang.
“Pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan restoratif akan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Yusril juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari luar negeri melalui mekanisme transfer napi. Hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas lapas di dalam negeri serta besarnya biaya pemulangan.
“Masalah ini masih dalam tahap pembahasan. Kemungkinan akan kita kaji tahun ini dan jika memungkinkan, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun depan,” tutur Yusril.
Ia menambahkan, proses pemulangan napi juga perlu mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan kedekatan keluarga.
“Misalnya, kalau ada warga Makassar yang dipenjara di Malaysia, tentu tidak ideal kalau kita tempatkan di Batam,” ujarnya memberi contoh.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril menyebut bahwa pemerintah sedang menjajaki pemulangan seorang WNI yang dipenjara seumur hidup di Filipina Selatan karena kasus terorisme. Napi tersebut telah menjalani hukuman selama 24 tahun.
“Menteri Kehakiman Filipina sudah menyampaikan kesediaannya mengembalikan napi itu kapan pun kita minta, karena kita juga sudah memulangkan warga negara Filipina,” ungkap Yusril.
Menurut Yusril, peluang pemulangan napi tersebut cukup besar mengingat jumlahnya hanya satu orang dan usianya masih relatif muda, 44 tahun. Nantinya, proses hukumnya bisa dibanding ke Mahkamah Agung atau dimohonkan grasi ke Presiden.
“Mungkin tahun depan bisa kita laksanakan karena kasusnya hanya satu orang,” tutupnya.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTSiap-siap Liburan! Tiket Kereta Api Nataru di Sumut Resmi Dijual hingga 1 Januari 2027
Rozie Winata·54 menit yang lalu -
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
