Menko Polkam Dudung Minta Penanganan Karhutla Sumsel Lebih Tegas

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Dudung Abdurachman meminta penanganan karhutla di Sumatera Selatan diperkuat melalui percepatan pemadaman dan penegakan hukum saat rapat koordinasi penanganan karhutla, Rabu (14/10/2026).

Hal itu disampaikan Dudung usai rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Gubernur Sumsel, Pangdam, Kapolda, dan sejumlah pihak terkait di Sumsel.

“Tadi saya sampaikan ada lima poin,” ujar Dudung saat konferensi pers.

Poin pertama, percepatan pemadaman dengan memastikan api benar-benar padam. Upaya penanganan yang telah dilakukan, termasuk dukungan teknologi, perlu dioptimalkan agar kebakaran dapat segera diatasi.

“Dan penekanan Bapak Presiden bahwa penuntasan kebakaran hutan ini harus masif, presisi, dan terukur sehingga secepatnya bisa diatasi,” tegasnya.

Dudung juga meminta penguatan operasi terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta seluruh elemen terkait.

Menurutnya, larangan pembakaran lahan kepada masyarakat juga perlu ditegaskan sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran semakin meluas.

Selain itu, Dudung menyampaikan apresiasi Presiden kepada aparat dan seluruh pihak yang telah bekerja menangani karhutla, termasuk petugas yang bertugas di kawasan hutan.

“Dari Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” katanya.

Ia menilai kerja petugas di lapangan perlu diketahui masyarakat. Sebab, penanganan karhutla membutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja keras berbagai pihak.

“Nah ini yang perlu diketahui juga oleh masyarakat, oleh media juga, tidak serta-merta seakan-akan kita ini ragu-ragu atau tidak tuntas dalam menghadapi bencana kebakaran hutan ini,” tuturnya.

Poin berikutnya adalah memperkuat pencegahan dan pengawasan di wilayah yang rawan terbakar. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi akan menjadi prioritas petugas agar api tidak menyebar ke wilayah lain.

Dudung juga menyoroti tanggung jawab korporasi dalam penanganan karhutla. Ia menyebut sejumlah korporasi telah masuk dalam proses penyidikan oleh Polda Sumsel, termasuk penanganan dari pihak kejaksaan.

“Tadi ada beberapa korporasi yang ditetapkan dalam proses penyidikan oleh Polda, termasuk dari pihak kejaksaan, dan ini akan berlanjut sebagai efek jera juga kepada korporasi yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan pembakaran hutan,” ucapnya.

Ia membeberkan jika penegakan hukum menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Selain itu, kesatuan data antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.

“Artinya data pusat maupun data daerah ini terimplementasikan, menjadikan kemudian datanya akurat sehingga ada penanganan-penanganan secara khusus dan fokus kepada sasaran yang memang akan menjadi sasaran tepat yang tidak menyimpang dari apa yang akan dilakukan,” bebernya.

Di sisi lain, Dudung juga menyampaikan rencana peluncuran teknologi dry ice untuk membantu mengurangi kabut asap di Sumsel. Teknologi tersebut akan dikembangkan melalui penerbangan menggunakan pesawat Cessna.

“Jadi dry ice ini pertama kali akan dikembangkan di Sumatera Selatan, di Indonesia bahkan. Jadi dimulai dari sini, menggunakan pesawat udara,” ungkapnya.

Menurut Dudung, penerbangan menggunakan pesawat tersebut dapat dilakukan karena jarak pandang atau visibilitas telah berada di atas 1.000 meter.

Ia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan, termasuk hujan buatan dan dukungan pemerintah pusat, dapat mempercepat penanganan karhutla di Sumsel.

“Ya kita berdoa sama-sama lah ya, semoga ini cepat dan tuntas diselesaikan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)