Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menilai ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) untuk Kaldera Toba dapat berdampak buruk terhadap sektor pariwisata.
Dia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan tata kelola Kaldera Toba agar statusnya sebagai UGGp tidak dicabut oleh UNESCO.
“Jadi harus dijaga betul status UNESCO ini. Jangan sampai Danau Toba kehilangan status pengakuan dunia yang sangat spesial itu karena bisa mempengaruhi dunia pariwisata dan perekonomian nasional,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Baca Juga: Status UNESCO Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut, Pemerintah Didesak Bergerak Cepat
Menurut Evita, status pengakuan UNESCO terhadap Kaldera Toba memiliki potensi besar dalam mendongkrak pariwisata dan ekonomi nasional. Dia menyebutkan Geopark Danau Toba telah berhasil menarik investasi senilai sekitar 7,5 juta dollar AS selama Januari hingga September 2024.
“Status dari UNESCO ini kan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang datang. Belum lagi banyak event internasional yang dilaksanakan di kawasan Danau Toba,” katanya. “Kalau ini dicabut, maka kesan wisatawan dan masyarakat dunia terhadap Danau Toba tidak lagi akan sama, khususnya turis mancanegara,” sambungnya.
Baca Juga: Ini 7 Catatan UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba
Komisi VII DPR RI, lanjut Evita, mendorong kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dan pengelola untuk segera memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan dari UNESCO.
“Segera kejar ketertinggalan, dan selesaikan kewajiban dari UNESCO yang harus dipenuhi. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan soal kredibilitas negara dalam upaya melakukan konservasi alam,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, status keanggotaan Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) kini berada di ujung tanduk.
(cw1/nusantaraterkini.co)
