Status UNESCO Global Geopark Danau Toba Terancam Dicabut, Pemerintah Didesak Bergerak Cepat

nusantaraterkini.co, MEDAN – Status Kaldera Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) kini berada di ujung tanduk. Sejak September 2023, UNESCO telah melayangkan peringatan berupa "kartu kuning" karena kawasan ini dinilai belum memenuhi standar pengelolaan geopark global.

Evaluasi lanjutan oleh tim asesor UNESCO dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025. Jika tidak ada perbaikan signifikan hingga waktu tersebut, status prestisius yang disandang sejak 7 Juli 2020 itu terancam dicabut.

Baca Juga : Buronan Kasus Kejahatan Terhadap Anak Berhasil Ditangkap Tim Tabur Kejari Pematangsiantar

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritong, menyampaikan keprihatinannya atas potensi pencabutan tersebut. Menurutnya, hal ini akan berdampak luas, terutama terhadap sektor pariwisata.

"Kita khawatir pencabutan status ini akan menurunkan minat wisatawan ke Danau Toba. Tidak terlihat progres signifikan selama ini, sehingga wajar jika UNESCO memberi peringatan," kata Zeira kepada nusantaraterkini.co, Senin (19/5/2025).

Beberapa alasan yang melatarbelakangi peringatan tersebut antara lain adalah minimnya aktivitas edukasi dan riset, tidak aktifnya badan pengelola Geopark Kaldera Toba selama dua tahun terakhir, serta kurangnya pelatihan manajemen terkait prinsip geopark global. Fasilitas penunjang seperti papan informasi dan interpretasi di titik-titik strategis juga dinilai tidak memadai, sehingga visibilitas geopark di mata pengunjung menjadi rendah.

Baca Juga : Sepeda Motor Tabrak Truk di Samosir, 1 Orang Tewas dan 1 Luka-luka

Zeira mendesak sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaiki situasi.

"Diharapkan Pemda maupun pemerintah pusat bisa bersatu dan selaras, agar tercipta konsep destinasi wisata yang berkelanjutan," katanya.

Di tengah sorotan tajam ini, Badan Pengelola TCUGGp (Toba Caldera UNESCO Global Geopark) mulai bergerak cepat. Mereka melakukan kunjungan lapangan ke 16 geosite yang tersebar di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba. Geosite ini merupakan lokasi warisan geologi yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, dan wisata tinggi unsur penting dalam penilaian UNESCO.

Baca Juga : Wali Kota Binjai Amir Hamzah Diisukan Jalani Pemeriksaan di KPK, Begini Penjelasannya

"Target Green Card yang diinstruksikan Pak Gubernur beberapa waktu lalu langsung kami tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan," ujar General Manager TCUGGp, Azizul Kholis, dalam keterangan tertulisnya.

Azizul menegaskan bahwa proses revalidasi mendatang tidak hanya akan dihadiri oleh tim asesor UNESCO, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga mitra lintas sektor. Seluruh pihak ini diharapkan mampu menunjukkan komitmen kolektif dalam menjaga dan mengelola kawasan Danau Toba.

"Kami berharap revalidasi ini bukan sekadar mengembalikan status Green Card, tapi juga menjadi momentum memperkuat pariwisata berkelanjutan di Danau Toba," tambahnya.

Status sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark tak hanya berfungsi sebagai pengakuan internasional, tapi juga menjadi peluang besar untuk mengangkat potensi wisata alam dan budaya Sumatra Utara secara berkelanjutan. Kini, semua mata tertuju pada upaya perbaikan yang tengah dikebut di detik-detik krusial menuju evaluasi final.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)