Diizinkan Kelola Tambang, Ormas Keagamaan Didorong Buat Badan Usaha Agar Profesional
Hal ini penting agar pengelolaan tambang berjalan secara profesional dan tidak memiliki konflik kepentingan.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Presiden Jokowi resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyambut baik rencana Presiden Jokowi yang ingin membagikan IUP kepada sejumlah ormas keagamaan.
Sartono pun memberikan masukan agar kolaborasi pemerintah dengan ormas keagamaan melalui pemberian izin IUP dapat berjalan maksimal.
Pertama, kata Sartono, pemberian IUP kepada ormas keagamaan harus melalui kajian komprehensif mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.
“Harus ada pendalaman terlebih dahulu, tidak buru-buru yang mana akhirnya malah merugikan bangsa,” kata Sartono kepada Nusantaraterkini.co, Jumat (31/5/2024).
Selain itu, Sartono meminta, adanya pendampingan secara menyeluruh bilamana rencana untuk membagikan IUP kepada ormas keagamaan benar terealisasi.
Sartono mengingatkan, dalam pengelolaan tambang banyak aspek yang harus dipahami. Mulai aktivitas pertambangan sejak eksplorasi, pembangunan infrastruktur, produksi dan risiko bisnis pertambangan.
“Karena pemberian IUP ini menjadi usaha pemerintah memperhatikan ormas keagamaan agar bisa berkolaborasi membangun bangsa,” tegasnya.
Sartono juga mengusulkan ormas keagamaan mendapatkan IUP untuk membuat badan usaha. Dia mengatakan hal ini penting agar pengelolaan tambang berjalan secara profesional dan tidak memiliki konflik kepentingan.
“Tujuan untuk membangun kemandirian organisasi tersebut agar bisa terus berkontribusi pada masyarakat,” imbuhnya.
Sartono berharap, agar pengawasan pemerintah dan lembaga apabila telah memberikan IUP dapat ditingkatkan guna memastikan aktivitas tambang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Sartono, dengan peningkatan pengawasan dapat menjadi cara pemerintah memberantas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi momok bersama.
“Tentunya pemain tambang nakal tetap menjadi fokus kita semua terutama aparat penegak hukum untuk tetap mengedepankan visi bersama memberantas pertambangan ilegal. Apapun yang melanggar aturan UU wajib ditindak tegas dan diberikan hukuman maksimal,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
KOTA MEDAN7 Lokasi Rawan Narkoba di Medan yang Jadi Target Polisi: Jermal, Mencirim hingga Sibolangit
M Aribowo·17 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBuronan Interpol Asal Rusia Ditangkap Imigrasi Bali, Rugikan Korban Rp1,3 Miliar
hendra·24 menit yang lalu -
NEWSBursa Wapres Pengganti Gibran, Yuddy Chrisnandi Nilai Dasco Paling Layak
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·2 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
