Ormas Kegamaan Resmi Terima Kelola Tambang, Ini Kata Komisi VII DPR
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mengaku prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ormas Keagamaan NU, Muhammadiyah dan Persis secara resmi menerima izin untuk mengelola tambang. Bahkan, MUI pun tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mengaku prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang.
Mulyanto mengakui dirinya khawatir fenomena ini bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat. Karena itu ia minta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.
"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta pampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnnya umat tidak terurus," ujarnya, Rabu (31/7/2024).
Politikus PKS ini juga menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara-ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang.
"Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik menguap. Karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor private, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil. Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan," terangnya.
Mulyanto menilai, pemerintah telah melanggar UU Minerba karena memberikan prioritas khusus kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Padahal amanatnya, prioritas hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD.
Untuk itu, Mulyanto menyarankan sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang ini mengingat umur pemerintahan tinggal beberapa bulan lagi.
Dia meminta di detik-detik akhir kekuasaan, pemerintah jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.
"Menjelang purna tugas, madeg pandito, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden Terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injuri time. Umur Indonesia masih panjang jadi tidak perlu grasak-grusuk," pungkasnya.
(cw1/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
KOTA MEDAN7 Lokasi Rawan Narkoba di Medan yang Jadi Target Polisi: Jermal, Mencirim hingga Sibolangit
M Aribowo·17 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBuronan Interpol Asal Rusia Ditangkap Imigrasi Bali, Rugikan Korban Rp1,3 Miliar
hendra·24 menit yang lalu -
NEWSBursa Wapres Pengganti Gibran, Yuddy Chrisnandi Nilai Dasco Paling Layak
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·2 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·2 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
