DPD Dukung Presiden Berikan IUP ke Ormas Keagamaan
Pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara inklusif dan tidak dimonopoli oleh entitas bisnis tertentu saja
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B ustadz mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Menurutnya, pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan secara inklusif dan tidak dimonopoli oleh entitas bisnis tertentu saja. Dalam konteks ini Ormas juga berhak untuk diberdayakan secara ekonomi oleh negara.
"Ormas-ormas di Indonesia memiliki peran yang penting sebagai simpul sosial kemasyarakatan. Beberapa ormas seperti Muhammadiyah bahkan memiliki amal usaha atau unit bisnis yang dikelola secara profesional dan modern," ujarnya, Senin (3/6/2024).
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu pun berharap agar ormas segera menyiapkan syarat dan ketentuan yang dibutuhkan dalam memperoleh IUP dari pemerintah. Terutama kesiapan sumber daya manusia (SDM).
"Pemerintah melalui kementerian investasi tentunya sudah memiliki mekanisme identifikasi dan verifikasi secara cermat kepada calon ormas keagamaan yang akan diberikan IUP. Kita berharap agar ormas dapat menjaga kepercayaan pemerintah tersebut secara baik dan penuh tanggung jawab," katanya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa Ormas keagamaan secara umum memiliki konsen pada isu sosial, pendidikan dan ekonomi umat beragama. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk menjadikan ormas-ormas tersebut produktif dan mandiri.
Meski demikian, Sultan meminta agar Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif setelah memberikan IUP kepada Ormas.
"Ormas harus menjawab keraguan publik dengan pengelolaan tambang secara profesional dan berkelanjutan," tutupnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi resmi meneken aturan yang memberi izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Jokowi dan diundangkan pada Kamis (30/5/2024) kemarin.
Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALBuronan Interpol Asal Rusia Ditangkap Imigrasi Bali, Rugikan Korban Rp1,3 Miliar
hendra·5 menit yang lalu -
NEWSBursa Wapres Pengganti Gibran, Yuddy Chrisnandi Nilai Dasco Paling Layak
hendra·43 menit yang lalu -
NEWS VIDEO264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat Usai Lokomotif Terbakar di Sinaksak
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKasus Dugaan Makar Memanas, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTBuruh Sumut Siapkan Aksi 2 Hari: Desak Bobby Nasution Revisi UMP 2027 Jadi Rp3,85 Juta
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSCegah Jerat Pidana Dana Desa, Kejari dan Pemkab Nias Selatan Bekali Ratusan Kades
hendra·2 jam yang lalu -
EKONOMISoroti Kenaikan BI-Rate, Hanif Dhakiri Ingatkan Stabilitas Rupiah Jangan Tekan Daya Beli Masyarakat
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NASIONALBiaya Pakan Tembus 85 Persen Biaya Produksi, Komisi IV DPR Dorong Subsidi untuk Peternak Rakyat
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
-
POLITIKDilaporkan ICW ke MKD Terkait UU Perampasan Aset, Habiburokhman: Kurang Terbuka Apa Lagi?
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
