Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pernyataan pakar komunikasi politik Hendri Satrio menyebut masyarakat “tidak punya pilihan selain percaya dan mendukung” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan.
Di tengah tekanan ekonomi yang kian terasa, narasi tersebut dinilai mencerminkan situasi politik yang minim kontrol kritis dan alternatif kebijakan.
Hensa sapaan akrabnya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang menekan berbagai lapisan masyarakat membuat ruang gerak publik semakin sempit. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, pilihan paling realistis adalah mempercayakan sepenuhnya langkah perbaikan kepada pemerintah.
Baca Juga : Oposisi Mandek, Prabowo Nyaman: Peta Pilpres 2029 Terlalu Sepi Lawan
“Mungkin marah netizen kalau saya berikan solusinya adalah ini saatnya kita bersama mendukung program pemerintah dan percaya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ya karena kita tidak punya pilihan,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Namun, pernyataan “tidak punya pilihan” justru memunculkan pertanyaan mendasar tentang kualitas demokrasi dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Dalam sistem demokrasi, publik semestinya selalu memiliki pilihan: mendukung, mengkritik, atau menuntut koreksi kebijakan. Ketika dukungan diposisikan sebagai satu-satunya jalan, ruang kritik berpotensi tereduksi.
Baca Juga : Pakar: Kerja Larut Malam Seskab Teddy Jadi Sinyal Etos Kerja Kabinet
Hensa juga menyoroti bahwa tekanan ekonomi tidak hanya menghantam masyarakat kelas bawah, tetapi mulai dirasakan kelas menengah dan atas. Ia menyinggung dinamika di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagai indikator kegelisahan sektor keuangan.
Artinya, persoalan yang dihadapi bukan semata isu persepsi, melainkan menyentuh stabilitas dan kepercayaan pasar. Jika benar demikian, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kepercayaan publik, melainkan transparansi kebijakan dan langkah konkret yang terukur.
Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung juga sudah memperingatkan potensi gejolak pada Februari, menyusul meningkatnya ketegangan antara elit politik dan tekanan ekonomi di akar rumput.
Baca Juga : Polsek MBG Dibakar, Kapolres Madina Akui Kesalahannya di Depan Masyarakat
Ia memprediksi adanya benturan antara frustrasi di kalangan elit dan realitas masyarakat yang menghadapi ancaman PHK serta kesenjangan antara data resmi dan kondisi lapangan.
Dalam konteks ini, seruan untuk “percaya saja” bisa dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas persoalan. Kepercayaan publik bukanlah blank cheque, melainkan hasil dari konsistensi kebijakan, keberpihakan nyata pada rakyat, serta kemampuan pemerintah mengelola krisis secara transparan.
Hensa menegaskan bahwa keresahannya bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan agar pemerintah segera memikirkan solusi konkret. Ia bahkan menyebut bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki privilese ekonomi untuk mencari alternatif hidup di luar negeri.
Baca Juga : Kapolres Simalungun Hadir di Perayaan Natal Simalungun, Tegaskan Komitmen Menjaga Kerukunan Umat
Pernyataan tersebut secara implisit menggambarkan keterbatasan daya tahan ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, kondisi itu justru memperkuat urgensi evaluasi kebijakan fiskal, penciptaan lapangan kerja, serta stabilisasi sektor keuangan—bukan sekadar ajakan untuk bersabar.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan pemerintahan Prabowo. Di tengah ekspektasi tinggi dan tekanan ekonomi yang nyata, publik tidak hanya menunggu mereka menuntut kepastian arah, keberanian mengambil keputusan, dan hasil yang dapat dirasakan secara langsung.
(LS/Nusantaraterkini.co).
Baca Juga : Presiden Prabowo di Mujahadah Kubro: NU adalah Pilar Pemersatu Bangsa
