Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Hingga tiga tahun jelang Pemilu 2029, peta politik nasional masih tampak timpang. Presiden Prabowo Subianto nyaris tanpa lawan sepadan, sementara oposisi terkesan jalan di tempat dan gagal menghadirkan figur penantang yang benar-benar kompetitif.
Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai kondisi ini bukan semata karena kuatnya Prabowo, tetapi juga akibat lemahnya konsolidasi politik di luar lingkar kekuasaan. Menurutnya, penerimaan publik terhadap Prabowo masih relatif aman, sementara kubu oposisi belum menunjukkan keseriusan membangun alternatif kepemimpinan.
“Prabowo sampai hari ini masih diterima dengan baik. Program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) masih disukai masyarakat,” kata Hendri Satrio, Sabtu (7/2/2026).
Baca Juga : DPR Apresiasi Swasembada Pangan, Wanti-wanti Ancaman Distribusi
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyebut setidaknya ada dua faktor utama yang membuat Prabowo berada di posisi nyaman. Pertama, persepsi publik terhadap kinerja awal pemerintahan yang belum banyak terguncang isu besar. Kedua, absennya figur oposisi yang secara konsisten dipoles untuk menantang kekuasaan pada 2029.
Menurut Hensa sapaan Hendri Satrio bahkan partai yang selama ini mengklaim diri sebagai oposisi, seperti PDI Perjuangan, belum memperlihatkan tanda-tanda serius menyiapkan “jagoan”.
“Per hari ini ya, belum terlihat ada geliat dari PDIP atau oposisi lain untuk memanaskan mesin politik,” ujarnya.
Baca Juga : Rencana Prabowo Boyong Kampus Inggris Dinilai Berisiko Tekan PTS, DPR Ingatkan Soal Regulasi
Situasi ini membuat kontestasi 2029 berpotensi menjadi ajang yang timpang: satu petahana dominan, sementara penantang masih sebatas wacana.
Namun, bagi Hensa, isu paling krusial bukan lagi soal siapa yang menantang Prabowo, melainkan siapa yang akan mendampinginya. Pilihan calon wakil presiden dinilai bukan sekadar pelengkap, tetapi instrumen kekuasaan yang bisa menentukan arah stabilitas pemerintahan sekaligus peta politik jangka panjang.
“Yang mendampingi Pak Prabowo nanti itu krusial. Opsinya ada tiga: orang Gerindra, figur non-partai, atau orang yang memang tidak punya ambisi jadi capres,” katanya.
Ia menilai Prabowo justru berisiko merugikan diri sendiri jika memilih cawapres dari partai koalisi lain. Langkah itu dinilai hanya akan memberi panggung politik dan memperbesar elektabilitas partai lain, tanpa imbal balik yang sepadan bagi Gerindra.
“Kalau ambil dari partai lain, itu sama saja membesarkan partai koalisi. Pak Prabowo yang kerja, partai lain yang panen,” tegasnya.
Alternatif lain adalah memilih figur non-partai atau sosok yang tidak memiliki ambisi politik jangka panjang. Menurut Hensa, wakil presiden yang terlalu ambisius justru berpotensi menjadi beban, bukan mitra kerja.
“Kalau dia berambisi jadi capres, dia akan sibuk cari panggung sendiri dan tidak fokus membantu presiden,” katanya.
Dalam konteks ini, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak luput dari sorotan. Hensa memberi catatan keras: ambisi politik ke depan bisa menjadi faktor penentu apakah Gibran layak kembali dipilih atau tidak.
“Kalau Gibran punya orientasi kuat ke capres 2034, sebaiknya Prabowo tidak memilihnya,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co).
