Polemik Ambang Batas 2029: Dede Yusuf Sebut Penurunan Angka Bukan Jaminan Suara Rakyat Terselamatkan
Dede Yusuf menilai penurunan ambang batas parlemen Pemilu 2029 bukan jaminan menyelamatkan suara rakyat dan tekankan peran partai politik.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Wacana penghapusan atau penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjelang Pemilu 2029 memicu diskusi hangat di jajaran legislatif. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, Selasa (3/2/2026), memberikan catatan kritis bahwa mengecilkan angka ambang batas tidak serta-merta menjadi solusi ampuh untuk mencegah terbuangnya suara pemilih.
Menurutnya, pengalaman historis menunjukkan bahwa besaran persentase yang rendah pun belum tentu mampu menyerap aspirasi publik secara maksimal jika tidak dibarengi dengan strategi politik yang tepat.
βDede Yusuf menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini masih dalam posisi mengkaji secara mendalam melalui berbagai diskusi dengan para pakar dan akademisi di Komisi II DPR. Ia mengingatkan agar publik tidak terjebak pada persepsi bahwa angka rendah adalah obat tunggal bagi masalah keterwakilan.
"Kita masih menjaring masukan-masukan dari para praktisi, pengamat, ataupun akademisi," ujar Dede saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia merujuk pada data masa lalu sebagai bukti konkret bahwa ambang batas rendah pun pernah menyisakan jutaan suara tak bertuan.
"Kuncinya bukan pada PT (parliamentary threshold)-nya. Karena kita juga pernah mengalami ya, ketika 2,5 persen saja 19 juta (suara) itu tahun 2009 terbuang," tambahnya, seperti dilansir RMOl.
βBagi legislator senior ini, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana partai politik membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dengan konstituen di daerah pemilihan (Dapil). Persentase ambang batas hanyalah angka teknis, sementara esensi demokrasi terletak pada partisipasi aktif pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS).
Dede menilai partai harus bekerja ekstra keras untuk membuktikan relevansinya di mata rakyat agar suara mereka tidak sia-sia sejak tahap awal.
"Konteksnya adalah partai harus mampu membuat orang akan datang untuk memilih," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR tersebut.
β
Meskipun terbuka terhadap revisi aturan, Dede tetap memandang keberadaan ambang batas sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas sistem kepartaian. Ia membandingkan model politik Indonesia dengan negara-negara lain yang menerapkan kebijakan serupa demi penyederhanaan parlemen. Baginya, meniadakan ambang batas sepenuhnya bukanlah langkah yang bijak untuk konteks negara sebesar Indonesia.
“Ambang batas parlemen adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia. Kecuali Finland (Finlandia) yang 0 persen. Ya tapi kan kita lihat juga negaranya kecil,” pungkas Dede.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWS VIDEOPolri Jadwalkan Sidang Kode Etik Tersangka Penyadapan Irjen Eko Hadi Santoso Selasa Esok
6 menit yang lalu -
NEWSBukan Pindahkan Badaknya, Daniel Johan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Ujung Kulon
hendra·16 menit yang lalu -
NEWS VIDEOSempat Terlibat Kejar-Kejaran, Kapal Penyelundup 56 Kg Sabu Asal Malaysia Berhasil Diamankan
Fadli Tara·19 menit yang lalu -
SUMUTMenko PMK Sugiono Gelar Rakor dengan BNPB dan Pemda Sumut-Aceh, Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
M Aribowo·26 menit yang lalu -
NEWSMasyarakat Diminta Tetap Tenang, Polemik Penggantian Wapres Harus Berpedoman pada Konstitusi
hendra·46 menit yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALNiat Berikan Tumpangan, Karyawan Pabrik Malah Jadi Korban Begal
hendra·56 menit yang lalu -
SUMUTBursa Cawapres Pengganti Gibran, Bobby Nasution: Kita Dukung Bang Dasco
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSRevisi UU Hak Cipta, Habib Syarief Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Kreator di Era Digital
hendra·1 jam yang lalu -
NEWSDasco Kian Menguat di Bursa Cawapres, Netizen Pertanyakan Janji RUU Perampasan Aset
hendra·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
