Tolak PP 49 Tahun 2025, Buruh di Sumut Siapkan Aksi
Buruh Sumut menolak PP 49 Tahun 2025 soal pengupahan dan menyiapkan aksi, karena penyusunannya dinilai tidak melibatkan buruh.
Nusantaraterkini.co,MEDAN-Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengungkapkan penolakan terhadap terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pasalnya, penetapan PP tersebut tidak melibatkan buruh dalam pembahasan hingga pengesahan.
"Konsesp RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) itu disusun oleh Menteri Tenaga Kerja tanpa melibatkan buruh. Artinya, tidak ada transparansi dan terkesan membuat aturan secara sepihak," ujar Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson, di Medan, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga : Pembahasan UMP Sumut Alot, Buruh dan Pengusaha Belum Sepakat
Dikatakannya, sebagai bentuk penolakan, pihaknya sedang menyiapkan aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Hal ini, katanya, sebagai ekpresi dari buruh yang merasa diabaikan pemerintah. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja harus menjelaskan proses penyusunan RPP hingga terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2025 tersebut.
Namun demikian, Tony menyampaikan apresiasi khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto, mengingat dalam pengesahan PP ada keberpihakan presiden terhadap buruh. Keberpihakan itu, sebutnya, dalam hal penetapan alfa dalam yang akan digunakan dalam penentuan upah. Presiden, katanya, menetapkan alfa sebesar 0,5-0,9, angka yang lebih tinggi dibandingkan usulan dalam RPP sebesar 0,2-0,7.
"Dalam hal besaran alfa ini kita bisa menerima. Karenanya, kami mengapresiasi keberpihakan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, kita menyayangkan dalam penyusunan tidak melibatkan buruh," ungkapnya.
Tony menduga, penyusunan RPP tersebut hingga diterbitkan menjadi PP sengaja dilakukan tanpa keterlibatan buruh dikarenakan ada kekuatan besar yang tidak menginginkan aspirasi buruh menjadi pertimbangan. Bahkan, dengan tegas ia menyebut, perumusan RPP tidak lebih daripada kesepakatan antara Menteri Tenaga Kerja dengan pengusaha besar di negeri ini.
Baca Juga : Buruh Peduli Bencana, Partai Buruh dan FSPMI Berikan Bantuan Logistik dan Obat-Obatan
"Informasi yang kami dapat, sejumlah nama besar pengusaha memengaruhi hasil rumusan RPP tersebut. Namun, ada angin segar dengan keberpihakan presiden kepada buruh," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSPolresta Balikpapan Salurkan 10 Peserta Poliran ke Dunia Kerja
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWSPeringati HUT Kemenimipas, Rutan Kabanjahe Upacara Bersama Forkopimda Karo
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolisi Geledah Rumah Diduga Milik Irjen EH di Jakarta Selatan Terkait Kasus Penyadapan
3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Kaltim Bongkar Delapan Kasus Siber Sepanjang 2026
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
KOTA MEDANGodfried Lubis Desak Dirut PUD Pasar Tindak Oknum Pegawai Diduga Terlibat Jual Beli Kios
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
KOTA MEDANRibuan Pencari Kerja Padati Poliran Career Expo Medan
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
EKONOMIBI Balikpapan dan TPID Gelar Pasar Murah Jelang Nataru
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALMahasiswa UI Gugat Aturan Darurat Bencana ke MK
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANPengerjaan Drainase Makan Korban, Wali Kota Diminta Tanggung Jawab
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
NEWSSatgas Damai Cartenz Beri Dukungan Psikologi Personel di Kiwirok
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
