TNI Diserang di Lebanon, DPR Desak Sikap Tegas Pemerintah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Serangan terhadap prajurit TNI di Lebanon dinilai bukan sekadar insiden, melainkan ujian sikap politik Indonesia di tengah konflik Timur Tengah. Anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal atau Deng Ical menilai insiden tersebut bukan hanya pelanggaran serius, tetapi juga berpotensi masuk kategori kejahatan perang yang tidak bisa ditoleransi.

Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) merupakan bentuk pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional. Pasukan TNI yang berada di lokasi bukan bagian dari aktor tempur, melainkan menjalankan mandat menjaga stabilitas global.

“Ini bukan sekadar insiden. Ini pelanggaran serius terhadap prinsip dasar perdamaian internasional. Menyerang pasukan penjaga damai adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun,” tegas Deng Ical, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam serangan tersebut. Jika terbukti, kata dia, dunia internasional tidak punya alasan untuk bersikap pasif.

“Kalau ini disengaja, maka ini kejahatan serius. Diam berarti pembiaran. Dunia tidak boleh menormalisasi tindakan seperti ini,” ujarnya.

Deng Ical mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak sekadar mengecam, tetapi mengambil langkah konkret. Ia meminta koordinasi cepat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mendorong investigasi independen yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, ia menekan Kementerian Luar Negeri agar bergerak cepat dalam penanganan dampak, mulai dari pemulangan jenazah hingga perawatan maksimal bagi prajurit yang terluka.

“Negara tidak boleh lambat. Ini soal kehormatan dan perlindungan terhadap prajurit kita. Pemulangan harus terhormat, dan korban luka harus ditangani secara maksimal,” katanya.

Lebih jauh, Deng Ical menilai insiden ini sebagai momentum strategis bagi Indonesia untuk menentukan posisi politik luar negeri yang lebih tegas, khususnya terkait konflik di Timur Tengah.

Ia bahkan menyebut peristiwa ini bisa menjadi titik balik (turning point) bagi Indonesia untuk keluar dari pendekatan pasif dalam merespons dinamika global.

“Presiden harus bersikap. Ini bukan hanya soal duka, tapi soal arah politik luar negeri kita. Negara harus hadir, bukan sekadar simbolik, tetapi nyata dan tegas,” ujarnya.

Di tengah situasi yang kian memanas, ia juga mengingatkan seluruh pasukan TNI yang bertugas dalam misi perdamaian untuk meningkatkan kewaspadaan. Kondisi di Lebanon dinilai semakin tidak stabil, dengan risiko eskalasi yang sulit diprediksi.

“Realitas di lapangan berubah. Pasukan kita harus lebih waspada karena tidak semua pihak lagi menghormati aturan main internasional,” tutupnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)