Soal Kebocoran Data, TKN Prabowo-Gibran Minta KPU Segera Lakukan Mitigasi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera melakukan upaya mitigasi.
Baca Juga : Firman Soebagyo Usul Anggaran Dialihkan Beli Lahan Produktif untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Nasional
Hal ini dikatakannya, menanggapi bocornya data KPU yang didiuga dibobol oleh hacker atau peretas.
Baca Juga : Komisi II Minta Kepala Daerah Tegas Tegakkan Aturan Imbas 554.000 Hektare Sawah Jadi Permukiman dan Industri
“Kita minta KPU untuk segera lakukan mitigasi dan harus segera di-protect sedemikian rupa, supaya ke depan itu tidak lagi terulang,” katanya saat ditemui wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).
Lebih lanjut Nusron menjelaskan, KPU masih untung karena sistem mekanisme yang dipakai dalam pemilu tidak melakukan perhitungan secara digital atau e-voting.
Baca Juga : Gibran Ingin Temui Rivalnya di Pilpres, Relawan TKN: Contoh Baik Sebagai Kader Bangsa
Tapi berbasis pada manual dengan rekap berjenjang mulai dr TPS, kemudian PPS, PPK, kemudian Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
Baca Juga : Pengamat: Pertemuan Rosan ke Megawati hanya Sekedar Silahturahmi Saja
"Sehingga membuat pencurian data oleh peretas tidak akan terjadi, yang bahkan pengumuman di IT tidak berlaku pada proses perhitungan," tandasnya.
Seperti diketahui, situs resmi KPU menjadi korban peretasan oleh hacker bernama “Jimbo”. Hacker tersebut mengklaim bahwa mereka telah berhasil mendapatkan data pemilih sekitar 204 juta orang.
Baca Juga : Data KPU Bocor, Menkominfo Telusuri Siapa Pelaku dan Motifnya
“Jimbo” kemudian menawarkan data tersebut senilai 74 Ribu USD atau setara dengan Rp1,2 Miliar.
Motif pembobolan data Komisi Pemilihan KPU diakui Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk kepentingan komersil bukan untuk kepentingan politik.
“Nah kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil, ada mau diperjualbelikan bahkan, kesimpulan sementara dari kami. Menjual kepada pihak-pihak yang diperlukan,” kata Menkominfo Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Rabu (29/11/2023) lalu.
(mr6/nusantaraterkini.co)
