Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Komisi II Minta Kepala Daerah Tegas Tegakkan Aturan Imbas 554.000 Hektare Sawah Jadi Permukiman dan Industri

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menanggapi serius pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/B

Bagikan:
Mohamad Toha (Foto:istimewa)
Mohamad Toha (Foto:istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — , , () mengungkapkan sejak 2019 hingga 2025 telah terjadi seluas 554.000 hektar menjadi .

Merespon hal itu, Anggota Komisi II DPR mengatakan, angka tersebut merupakan sinyal bahaya yang mengancam ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Ia menegaskan bahwa BPN harus memperketat pengawasan dan mencegah terjadinya produktif.

“Saya minta BPN di seluruh daerah melakukan pengawasan ketat. Jika ada pengembang atau perusahaan yang mengurus surat alih fungsi lahan sawah, harus langsung ditolak. Tidak ada alasan kompromi,” tegas Toha, Jumat, (12/12/2025).

Selain meminta ketegasan BPN, Toha juga menyoroti peran pemerintah daerah. Ia mendesak para kepala daerah untuk tegas memberlakukan aturan sesuai amanat UU dan tidak bermain-main dengan kepentingan pengembang maupun perusahaan industri.

“Kepala daerah jangan main mata dengan pengusaha. Lahan sawah tidak boleh dijadikan komoditas untuk kepentingan jangka pendek. Jika ada perusahaan yang nekat melakukan alih fungsi lahan sawah, laporkan ke polisi. Harus ada efek jera,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.

Toha menegaskan bahwa keberadaan sawah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Dengan alih fungsi lahan yang terus meningkat, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan.

“Kita tidak boleh membiarkan lahan pangan strategis hilang begitu saja. Pemerintah harus berdiri di depan untuk melindunginya,” tambah bekas Bupati Sukoharjo ini.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga lahan pertanian, termasuk menerapkan tata ruang yang konsisten serta menindak tegas pihak-pihak yang melanggar. 

(cw1/nusantaraterkini.co).

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait