Komisi II Minta Kepala Daerah Tegas Tegakkan Aturan Imbas 554.000 Hektare Sawah Jadi Permukiman dan Industri
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menanggapi serius pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/B
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menanggapi serius pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sejak 2019 hingga 2025 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 hektar menjadi kawasan permukiman dan industri.
Merespon hal itu, Anggota Komisi II DPR Mohamad Toha mengatakan, angka tersebut merupakan sinyal bahaya yang mengancam ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Ia menegaskan bahwa BPN harus memperketat pengawasan dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah produktif.
“Saya minta BPN di seluruh daerah melakukan pengawasan ketat. Jika ada pengembang atau perusahaan yang mengurus surat alih fungsi lahan sawah, harus langsung ditolak. Tidak ada alasan kompromi,” tegas Toha, Jumat, (12/12/2025).
Selain meminta ketegasan BPN, Toha juga menyoroti peran pemerintah daerah. Ia mendesak para kepala daerah untuk tegas memberlakukan aturan sesuai amanat UU dan tidak bermain-main dengan kepentingan pengembang maupun perusahaan industri.
“Kepala daerah jangan main mata dengan pengusaha. Lahan sawah tidak boleh dijadikan komoditas untuk kepentingan jangka pendek. Jika ada perusahaan yang nekat melakukan alih fungsi lahan sawah, laporkan ke polisi. Harus ada efek jera,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah V itu.
Toha menegaskan bahwa keberadaan sawah bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Dengan alih fungsi lahan yang terus meningkat, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman krisis pangan.
“Kita tidak boleh membiarkan lahan pangan strategis hilang begitu saja. Pemerintah harus berdiri di depan untuk melindunginya,” tambah bekas Bupati Sukoharjo ini.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga lahan pertanian, termasuk menerapkan tata ruang yang konsisten serta menindak tegas pihak-pihak yang melanggar.
(cw1/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
-
SUMUTGelombang Dukungan Dasco Jabat Wapres Dinilai Berisiko: Jadi Ajang Blok Khusus Gerindra
M Aribowo·28 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Listyo Sigit, Polri Ungkap Aturan Penentuan Anggota Majelis
hendra·38 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTerekam CCTV, Maling Kotak Amal Gasak Jutaan Rupiah di Masjid Plaju Palembang
Rozie Winata·39 menit yang lalu -
KESEHATANINAHAFF 2026: Perkuat Integritas JKN, BPJS Kesehatan Perkokoh Ekosistem Anti-Kecurangan
Rozie Winata·59 menit yang lalu -
SUMSELKabakom Sebut Kepercayaan Publikasi Dapat Tarik Kepuasan hingga 80 Persen
hendra·1 jam yang lalu -
KOTA MEDANRemaja Perempuan Tewas Ditikam di Kos Medan Selayang, Polisi Dalami Motif
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWSDasco Bantah Dikaitkan dengan Judi Online dan Doxing, Minta Aparat Turun Tangan
hendra·1 jam yang lalu -
NASIONALTekan Pengangguran, Polri Gandeng Dunia Usaha Perluas Program POLIRAN
Rozie Winata·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
