Nusantaraterkini.co, MEDAN- PMKRI Cabang Medan Membersamai Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai elemen dan Aliansi masyarakat adat, mahasiswa, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Advokasi Masyarakat dan Ekologis Sumatera Utara.
Aksi ini digelar tepat hari ini pada Peringatan 10 November (Hari Pahlawan) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (10/11/2025).
Baca Juga : Ribuan Massa Demo di Kantor Gubsu, PMKRI Cabang Medan Desak Bobby Tutup TPL
Massa Aksi ini menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan mengirimkan pernyataan resminya kepada Pemerintah Pusat dan Kementerian Terkait.
Aksi ini berlangsung dengan semangat tinggi dan damai. Massa mengenakan kaos bertuliskan tutup TPL, Almamater, pakaian adat Batak dan membawa spanduk, poster, serta bendera organisasi yang menuntut keadilan ekologis dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat di sekitar kawasan Danau Toba.
Dalam orasinya, para perwakilan masyarakat adat menegaskan bahwa TPL telah lama menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat lokal.
Baca Juga : Green Democracy: Inti Demokrasi Adalah Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan
Mereka menuding perusahaan tersebut merusak hutan, mencemari sumber air, dan menggusur lahan adat yang menjadi sumber kehidupan warga.
Orator dari PMKRI Cabang Medan sekaligus Ketua PMKRI Komisariat USU, Nicola Simarmata mendesak Pemerintah Sumatera Utara segera menutup PT TPL.
“Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menuntut keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan TPL. Hutan di sekitaran kawasan TPL telah lama habis dibabat, air masyarakat menjadi kotor, tanah adat dirampas, bahkan lahan pertanian mereka juga dirusak. Sudah cukup kebengisan yang dilakukan TPL! masyarakat dipenjarakan dan dipukul, kami tidak ingin generasi mendatang masih merasakan dan mendengarkan kekerasan dan kerusakan alam di Kawasan Tapanuli dan Danau Toba. tutup TPL sekarang juga!,"tegasnya.
Baca Juga : Gerindra Dukung Usulan Presiden Soeharto dan Gus Dur jadi Pahlawan Nasional
Selain itu, PMKRI juga menyoroti dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan, termasuk tidak berfungsinya instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan indikasi penggelapan pajak air tanah.
Koordinator Lapangan PMKRI Rafael Sinaga, juga meminta agar Pemerintah Sumatera Utara mengaudit seluruh operasional perusahan PT TPL.
"Belum cukup sampai disitu, Kami PMKRI cabang Medan Mendesak mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan tersebut,"ucapnya.
Aksi hari ini juga menjadi momentum untuk menyerukan pemulihan ekosistem Danau Toba dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Tapanuli, Toba, Humbang, dan sekitarnya.
Baca Juga : MenPPPA: Anak Banyak Dimanfaatkan Saat Demo Rusuh, Ada yang Disuruh Bawa Barang Jarahan
Serta mengembalikan hak ulayat masyarakat adat yang dirampas.
Gerakan ini akan terus berlanjut hingga pemerintah pusat mengambil langkah nyata. Bagi massa aksi, menyelamatkan Danau Toba berarti menyelamatkan kehidupan dan masa depan generasi Sumatera Utara.
“Danau Toba bukan milik korporasi, tapi milik rakyat! Tutup TPL! Pulihkan hutan, kembalikan tanah adat!” seru massa PMKRI menutup aksi dengan lantang.
(Jas/Nusantaraterkini.co)
