Program Magang Nasional 2026 Dipuji, Pemerintah Diminta Pastikan Penyediaan Lapangan Kerja
Program Magang Nasional 2026 diapresiasi, namun pemerintah diminta memastikan tersedia lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja usai magang.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Program Magang Nasional 2026 yang diumumkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Meski dinilai sebagai langkah positif untuk membantu lulusan baru memasuki dunia kerja, pemerintah diminta memastikan program tersebut berujung pada penyerapan tenaga kerja yang nyata.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai program tersebut menunjukkan pemerintah memahami persoalan yang dihadapi generasi muda, khususnya para fresh graduate yang belum langsung memperoleh pekerjaan setelah lulus.
"Ini program bagus, harus diakui. Teddy menyampaikannya juga cukup baik, Yassierli juga begitu. Pesannya sampai bahwa pemerintah paham ada masalah besar di anak muda kita, yaitu lulus kuliah tapi belum tentu langsung kerja. Nah, itu bagus. Tapi jangan sampai setelah magang lapangan kerjanya ternyata tidak ada," ujar Hendri, Rabu (1/7/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI yang akrab disapa Hensa itu menilai komunikasi publik pemerintah mengenai jumlah peserta, mekanisme pelaksanaan, hingga peluang kerja telah disampaikan dengan cukup jelas. Namun, menurutnya, penyampaian yang baik juga akan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap keberhasilan program tersebut.
"Kalau program disampaikan dengan baik, masyarakat pasti berharap. Nah ini yang harus hati-hati. Jangan sampai rakyat sudah berharap, anak-anak muda sudah merasa ada jalan, eh ternyata jalannya cuma dibuka sampai magang saja," katanya.
Hensa juga menyoroti tingkat penyerapan peserta magang ke dunia kerja. Ia mengapresiasi capaian sekitar 30 persen peserta yang berhasil direkrut perusahaan pada pelaksanaan sebelumnya, namun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nasib 70 persen peserta lainnya.
"Kalau tahun lalu 30 persen diterima kerja, ya bagus. Tapi kan itu baru 30 persen. Sisanya bagaimana? Jangan angka 30 persen itu dijadikan tepuk tangan, sementara yang 70 persen lagi jadi catatan kaki," ujarnya.
Menurutnya, keberlanjutan program juga harus dipastikan melalui pembukaan gelombang atau batch berikutnya serta perluasan peluang kerja setelah peserta menyelesaikan masa magang.
Selain itu, Hensa meminta pemerintah memperkuat kolaborasi dengan dunia industri agar perusahaan benar-benar menyediakan program magang yang berkualitas dan membuka peluang karier bagi peserta.
"Penyampaiannya bagus, oke. Teddy bagus, Yassierli bagus. Tapi setelah itu industri siap enggak? Perusahaan-perusahaan benar-benar membuka jalur magang yang bermutu enggak? Jangan sampai pemerintah sudah bicara bagus, tapi di bawahnya peserta cuma jadi anak magang setelah itu sulit mendapatkan kerja," katanya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program magang benar-benar menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.
Menurut Edy, hasil evaluasi Komisi IX DPR RI menunjukkan sebagian besar program magang saat ini belum sepenuhnya mendukung penyerapan tenaga kerja karena masih banyak dilaksanakan di sektor pemerintahan.
"Kami kemarin evaluasi, program magang yang dilakukan ternyata sekitar 40 persen berada di sektor pemerintahan yang hubungannya dengan dunia kerja itu terbatas sekali," ujarnya.
Ia menilai Kemnaker perlu memperkuat konsep link and match dengan memetakan kebutuhan kompetensi dunia usaha sehingga pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Jadi Kemnaker itu membridging lulusan perguruan tinggi kita atau lulusan sekolah kita dengan dunia kerja di program magang itu," katanya.
Edy juga menyoroti program SMK Go Global yang ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja di pasar internasional. Menurutnya, program tersebut harus diperkuat melalui peningkatan kemampuan bahasa, kompetensi teknis, dan sertifikasi sesuai standar negara tujuan.
"Pelatihan bahasa ditingkatkan, pelatihan kompetensi keahlian ditingkatkan, lalu sertifikasi keahlian yang standarnya nasional ditingkatkan, sehingga link and match antara Jepang, Korea, dan Jerman yang membutuhkan itu bisa dipenuhi melalui SMK Go Global," jelasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMSELPerkuat Ekosistem Peternak Mikro, Bulog Sumsel Babel Salurkan 1.252 Ton Jagung SPHP
hendra·13 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Tetapkan Mantan Kabag Monitoring Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Ilegal
hendra·30 menit yang lalu -
NEWSAbdul Fickar Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas: Bongkar Aktor di Baliknya!
hendra·55 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKapolri Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Kabareskrim Jadi Komandan
hendra·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDemi Judi Online, Karyawan Maskapai Penerbangan Diduga Nekat Gelapkan Uang Perusahaan Rp689 Juta
hendra·2 jam yang lalu -
NEWSDPD Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan dan Dialog Publik
hendra·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPerkelahian Berujung Maut, Cemburu dan Alkohol Picu Penembakan Pratu Ferischal
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPratu Bintang Menangis di Persidangan, Baru Sadar Terdakwa Adalah Seniornya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSKapolri Luncurkan I-GHAS 24/7, Perkuat Pengawasan Buronan Internasional di Perbatasan
hendra·3 jam yang lalu -
NEWS VIDEOHercules Rosario Sebut Penyadapan terhadap Presiden RI Masuk Tindakan Makar dan Pengkhianat Negara
3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan