Pengamat: Cak Imin Bisa Jadi Proxy Politik Terkuat Jokowi

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menilai, kepercayaan diri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi dinamika politik saat ini tidak terlepas dari pengalaman panjangnya dalam mengelola dan membaca kekuatan partai politik di Indonesia.

Hendri yang akrab disapa Hensa menilai, Jokowi memiliki modal politik berupa jejaring yang luas dengan berbagai partai, termasuk partai-partai yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan.

Menurutnya, salah satu konfigurasi politik yang menarik untuk kembali dicermati adalah terbentuknya pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Saat itu, Anies yang sebelumnya didukung poros Nasdem, Demokrat, dan PKS akhirnya berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Perubahan tersebut membuat Demokrat keluar dari koalisi, sementara Nasdem, PKB, dan PKS kemudian melanjutkan dukungan kepada pasangan Anies-Muhaimin.

Hensa menilai dinamika tersebut menarik jika dikaitkan dengan hubungan politik Muhaimin Iskandar dan PKB dengan Jokowi.

Ia bahkan menduga Muhaimin atau Cak Imin merupakan salah satu figur yang memiliki kedekatan politik cukup kuat dengan Jokowi.

“Muhaimin Iskandar dan PKB ini menurut saya justru sekutu paling ideal dan dekat buat Jokowi. Jadi menurut saya, waktu 2024 itu bagaimana Jokowi mengelola politik sehingga Prabowo dan Gibran menang,” kata Hensa, Selasa (6/10/2026).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu kemudian menyebut Cak Imin sebagai salah satu figur yang patut diperhatikan ketika membicarakan jejaring politik Jokowi.

Menurut Hensa, kemampuan Muhaimin beradaptasi dengan perubahan konfigurasi politik menunjukkan kelihaian politik Ketua Umum PKB tersebut. Ia bahkan melontarkan dugaan bahwa Cak Imin bisa saja menjadi salah satu proxy politik terkuat Jokowi.

“Jangan-jangan memang proxy terkuatnya Jokowi ini ya Cak Imin. Cak Imin memang canggih, cair banget. Dia yang paling paham bagaimana berselancar,” ujar Hensa.

Bagi Hensa, dinamika politik yang terjadi menjelang Pilpres 2024 menjadi salah satu contoh penting untuk membaca posisi dan strategi Jokowi dalam menghadapi perkembangan politik saat ini.

Hensa berpendapat hampir seluruh kekuatan politik besar di Indonesia pernah memiliki hubungan kerja sama dengan Jokowi atau berada dalam lingkaran pemerintahannya.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat Jokowi memiliki pengalaman langsung dalam memahami karakter, pola komunikasi, hingga cara kerja masing-masing partai politik.

“Masalahnya, ada enggak kekuatan politik di Indonesia yang tidak pernah berkoalisi dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Jadi Jokowi tahu persis cara mainnya karena semuanya pernah di lingkaran dia,” kata Hensa.

Ia menyebut sejumlah partai yang pernah memiliki hubungan politik dengan Jokowi, mulai dari Gerindra, Golkar, PDI-P, PKS, Demokrat, PKB hingga Nasdem.

Karena itu, Hensa menilai berbagai pernyataan percaya diri Jokowi terkait dinamika dan persaingan politik tidak bisa dilepaskan dari pengalaman panjangnya berhadapan maupun bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan tersebut.

“Pak Jokowi sudah tahu caranya menang dan enggak ada yang tidak bersama dia. Siapa yang enggak bersama dia? Enggak ada. Jokowi tahu cara mainnya PKS bagaimana, Demokrat bagaimana, PKB bagaimana, Nasdem bagaimana,” ujar Hensa.

Hensa menilai kekuatan politik Jokowi ke depan tidak cukup hanya dilihat dari kendaraan politik yang digunakan.

Menurut dia, jejaring yang telah dibangun selama bertahun-tahun serta pengalaman berinteraksi dengan berbagai partai politik menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.

“Masih punya jaringannya. Wajar kalau dia bilang dia enggak takut, ‘gue tahu semua kok’. Dia mengerti rencana, tahu cara mainnya partai-partai politik di Indonesia,” ujar Hensa.

Meski demikian, Hensa menilai masih ada perkembangan lain yang patut ditunggu karena dapat memengaruhi arah politik Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyoroti perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat kesetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Hensa, putusan atau perkembangan perkara tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan langkah politik Jokowi dan Gibran ke depan.

“Makanya menarik nih menunggu hasil MK tentang surat kesetaraan kemampuan Gibran, ujungnya akan seperti apa karena ini juga jadi faktor langkah politik Jokowi ke depannya,” pungkas Hensa.

(LS/Nusantaraterkini.co)