Kasus Keracunan MBG Berulang, Komisi IX Minta BGN Tak Pandang Bulu Suspend SPPG Bermasalah

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Maraknya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan DPR. Kasus ratusan santri di Sidoarjo serta ibu hamil (bumil) dan balita di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menjadi korban, dinilai menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak ragu menangguhkan atau melakukan suspend terhadap SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Saat ini, Komisi IX DPR RI tengah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BGN untuk membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk munculnya kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.

"Saya minta BGN suspend SPPG yang tidak sesuai standar, karena akan jadi bom waktu dan tidak boleh pandang bulu punya siapa pun SPPG tersebut," tegas Irma kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (3/9/2026).

Menurut Irma, kasus yang terjadi di Sidoarjo maupun Kabupaten Agam harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Terlebih, korban MBG tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Karena itu, ia meminta BGN memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG, terutama terkait standar higienitas, luas dan kelayakan fasilitas, pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kompetensi tenaga yang menyiapkan makanan.

"SPPG yang sudah bangun 100 persen dengan syarat yang terpenuhi, seperti higienis, luas SPPG, IPAL dan memiliki koki yang tersertifikasi serta lingkungan SPPG yang bersih, harusnya bisa menggantikan SPPG yang tidak sesuai persyaratan," ujar anggota BURT DPR ini..

Irma menilai SPPG yang tidak memenuhi persyaratan tidak seharusnya terus dipertahankan hanya karena alasan program harus berjalan. Menurutnya, aspek keamanan makanan harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kesehatan masyarakat.

Ia juga mendorong BGN untuk mengoptimalkan SPPG yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menggantikan SPPG bermasalah. Terlebih, terdapat SPPG yang telah beroperasi lebih dari satu tahun sehingga dinilai sudah memiliki waktu untuk mengembalikan modal investasinya.

"SPPG yang tidak sesuai persyaratan dan sudah beroperasi lebih dari satu tahun, minimal mereka sudah balik modal," kata Irma.

Lebih lanjut, Irma mengkritik pola pembangunan SPPG pada tahap awal program MBG yang dinilai terlalu berorientasi pada kecepatan pembangunan, tetapi belum diimbangi dengan pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan.

"Seperti yang saya bilang di atas, dulu kecepatan pembangunan SPPG tidak dibarengi dengan kecepatan kontrol terhadap persyaratan SPPG yang aman," pungkas legislator dapil Sumsel II ini.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan tidak terus berulang. BGN juga diminta memastikan setiap SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Irma menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga harus memastikan makanan tersebut aman dan memenuhi standar gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, balita, dan ibu hamil. 

(LS/Nusantaraterkini.co)