Komisi III: Jaksa Melanggar Hukum Adalah Pengkhianat Keadilan
Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menuai sorotan tajam publik. Tindakan ekstrem ini menjadi
Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput paksa tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menuai sorotan tajam publik. Tindakan ekstrem ini menjadi sinyal keras bahwa praktik menyimpang di tubuh kejaksaan tidak lagi bisa ditoleransi, bahkan oleh pejabat setingkat kepala kejari.
Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas, secara terbuka mengapresiasi langkah tegas Kejagung tersebut. Namun, di saat yang sama, ia menegaskan bahwa penjemputan paksa ini mencerminkan adanya persoalan serius dan akut dalam internal institusi penegak hukum.
Adapun tiga pejabat kejaksaan yang dijemput paksa adalah Kajari Magetan Dezi Septiapermana, Kajari Sampang Fadilah Helmi, dan Kajari Padang Lawas Soemarlin Halomoan Ritonga. Ketiganya diduga terkait pelanggaran disiplin dan hukum yang kini sedang ditangani secara internal oleh Kejagung.
Hasbiallah yang akrab disapa Hasbi menilai tindakan Kejagung bukan sekadar penegakan disiplin biasa, melainkan bentuk “alarm darurat” atas bobroknya integritas sebagian aparat kejaksaan.
“Penjemputan paksa ini menunjukkan bahwa masalah di internal kejaksaan tidak ringan. Kejagung memang harus keras dan tidak ragu membersihkan institusinya sendiri,” ujar Hasbi, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, bila terbukti bersalah, para jaksa tersebut harus dihukum seberat-beratnya tanpa kompromi. Menurutnya, aparat penegak hukum yang melanggar hukum justru merupakan ancaman paling serius bagi keadilan.
“Tidak boleh ada perlindungan, tidak boleh ada main aman. Jaksa yang melanggar hukum adalah pengkhianat kepercayaan publik. Kalau dibiarkan, keadilan hanya akan jadi slogan kosong,” tegasnya.
Lebih jauh, Hasbi menilai program “bersih-bersih” Kejagung harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif akibat tekanan publik. Ia mengingatkan, satu oknum saja cukup untuk merusak citra seluruh institusi kejaksaan.
“Komisi III DPR mendukung penuh langkah ini. Tapi Kejagung harus konsisten. Jangan hanya berani ke bawah, tapi lembek ke atas,” sindirnya.
Hasbi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi aparat kejaksaan. Ia meminta publik tidak takut melapor jika menemukan jaksa yang bermain perkara, memeras, atau menyalahgunakan kewenangan.
“Laporkan. Jangan diam. Kejagung harus membuktikan bahwa tidak ada jaksa yang kebal hukum,” pungkasnya.
Penjemputan paksa terhadap para Kajari ini menjadi ujian besar bagi Kejagung: apakah benar-benar serius menegakkan hukum di rumahnya sendiri, atau hanya sekadar drama sesaat untuk meredam kritik publik.
(cw1/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALPolri Gelar Perkara Kasus Makar dan Penyadapan Usai Geledah Rumah EHS
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
-
NASIONALMenaker Sampaikan Pedoman Penetapan UMP 2027, Begini Hitungannya
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Vape Etomidate di Cengkareng
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
KOTA MEDANHari ke-3 Operasi Zebra, 21 Kendaraan Lawan Arus di Jalan Bambu Medan Ditindak
M Aribowo·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolres Langkat Gagalkan Penyelundupan 21 Kilogram Sabu Tujuan Jambi
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
PERISTIWASatu Pekerja Tewas Akibat Ledakan Kilang Minyak PPSDM
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSIOM dan AJI Kupang Perkuat Pelaporan Migrasi Berbasis Bukti
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KESEHATANBobby Luncurkan Teknologi Robotik Ortopedi, Minimalisir Warga Berobat ke Luar Negeri
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
